Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk perkumpulan bersama presiden terdahulu atau yang disebutnya 'presidential club', dinilai pengamat sosial kemasyarakatan Serian Wijatno sebagai langkah yang tepat dalam menjamin adanya kesinambungan pembangunan nasional.
Dengan adanya 'presidential club', kata Ketua Umum Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) ini di Jakarta, Kamis (9/5), maka akan tercipta ruang bagi para mantan presiden untuk menyampaikan pendapat, ide dan gagasan bahkan kritik konstruktif bagi jalannya pembangunan negeri ini.
"Selain itu forum ini juga menjadi tempat bagi para mantan presiden untuk saling bersilaturahmi dan membahas masalah-masalah strategis tentang pembangunan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Meskipun itu juga kerap dilakukan para mantan presiden. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini juga selalu menjaga silaturahmi dengan para mantan presiden, mantan wakil presiden, dan tokoh-tokoh bangsa lainnya," terang Serian yang juga duduk di pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia ini melalui keterangan tertulisnya hari ini
Baca juga : Presidential Club Dipandang Ide yang Brilian
Serian yakin, ide pembentukan forum tersebut muncul dari niat tulus Prabowo. Hemat dia, beliau adalah figur yang selalu berharap agar para pemimpin di Indonesia bisa kompak dan rukun untuk turut berpikir dan bekerja bagi kepentingan rakyat, terlepas dari perbedaan pandangan maupun sikap politik mereka.
Dia setuju dengan adanya gagasan agar keberadaan "presidential club' bisa diformalkan melalui lembaga khusus. Seperti misalnya Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang pernah ada di masa orde baru.
"Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo ada Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Maka di tempat terhormat itulah
para mantan pemimpin negara untuk memberikan masukan kepada presiden berikutnya dan memastikan kesinambungan program pembangunan dari para presiden dan wakil presiden periode sebelumnya. Sekaligus dapat memberikan saran dan nasihat yang bernas, mengingat mereka sudah memiliki pengalaman dalam memimpin pemerintahan," tuturnya.
Dengan melibatkan para mantan presiden dan mantan wakil presiden, sambungnya, tentu saja presiden terpilih memiliki 'mentor' yang kredibel. "Mengingat untuk memajukan Indonesia, tidak cukup hanya dalam waktu satu, dua periode pemerintahan. Butuh kesinambungan, keberlanjutan, sekaligus peningkatan perbaikan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya," pungkas Serian. (Z-8)
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved