Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut dia, saat ini penting untuk melihat secara utuh ide rinci soal Presidential Club.
"Kita tunggu informasi lebih rinci tentang ide Presidential Club tersebut. Jangan ribut-ribut dulu," kata Hendrawan Rabu, (8/5).
Anggota Komisi XI DPR itu menduga bahwa Presidential Club adalah gagasan awal untuk mewujudkan silaturahmi antara presiden terdahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan mengkondisikan agar semua pihak menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menuai banyak polemik.
Baca juga : PDIP: Kami tidak Kenal Presidential Club, Kami cuma Tahu Klub Kerakyatan
"Jangan-jangan ini baru gagasan awal supaya ada forum silaturahmi saja dulu, agar semua pihak menerima hasil pemilu dengan legawa, terlepas dari kritik keras terhadap proses yang kita lalui, sebagaimana tercermin dari kronologi kesadaran kolektif kita," jelas Hendrawan.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet setuju jika ada rencana memformalkan Presidential Club yakni melalui DPA Presiden. DPA sejatinya sudah dihapuskan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca reformasi.
"Malah kalau bisa, mau diformalkan kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan," kata Bamsoet. (Z-8)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved