Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno merespons wacana Presidential Club diformalkan layaknya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Menurut dia, saat ini penting untuk melihat secara utuh ide rinci soal Presidential Club.
"Kita tunggu informasi lebih rinci tentang ide Presidential Club tersebut. Jangan ribut-ribut dulu," kata Hendrawan Rabu, (8/5).
Anggota Komisi XI DPR itu menduga bahwa Presidential Club adalah gagasan awal untuk mewujudkan silaturahmi antara presiden terdahulu. Kemudian, dilanjutkan dengan mengkondisikan agar semua pihak menerima hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang menuai banyak polemik.
Baca juga : PDIP: Kami tidak Kenal Presidential Club, Kami cuma Tahu Klub Kerakyatan
"Jangan-jangan ini baru gagasan awal supaya ada forum silaturahmi saja dulu, agar semua pihak menerima hasil pemilu dengan legawa, terlepas dari kritik keras terhadap proses yang kita lalui, sebagaimana tercermin dari kronologi kesadaran kolektif kita," jelas Hendrawan.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet setuju jika ada rencana memformalkan Presidential Club yakni melalui DPA Presiden. DPA sejatinya sudah dihapuskan melalui amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasca reformasi.
"Malah kalau bisa, mau diformalkan kita pernah punya lembaga Dewan Pertimbangan Agung, yang bisa diisi oleh mantan-mantan presiden maupun wakil presiden, kalau mau diformalkan," kata Bamsoet. (Z-8)
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved