Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Ketentuan itu tertuang dalam Perpres 68/2021, yang bertujuan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden harus mengetahui kebijakan yang ditetapkan menteri/kepala lembaga.
Arahan pusat kepada daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak efisien di masa pandemi covid-19, harus disertai dengan sanksi bagi yang melanggar.
Wapres mmengakui target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem sampai 0% pada akhir 2024 merupakan tantangan berat.
Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pinjol yang mengikuti aturan dan terdaftar di OJK. Pemerintah mendukung bisnis keuangan yang menaati hukum.
Ruang strategis bagi publik dan berbagai aktor komunitas/organisasi yang telah berpartisipasi dalam menyuarakan kebijakan publik masih cukup terbatas.
Selly Andriany Gantina mengapresiasi kebijakan one gate policy yang dilakukan Kemenag dalam penyelenggaraan keberangkatan jemaah umrah Indonesia.
Bank BNI kembali dinobatkan sebagai bank yang memberikan pelayanan bisnis terbaik oleh Alpha Southeast Asia.
LEGISLATOR dari Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta pemerintah segera bertindak cepat, mengubah kebijakan Nataru menyusul telah ditemukannya varian omicron di Tanah Air.
Pengamat Trubus Rahardiansyah, Trubus Rahardiansyah, BP2MI) menyorot BP2MI yang berani merilis tragedi tenggelamnya kapal yang menewaskan sejumlah TKI di Johor Bahru, Malaysia.
Hal tersebut diutarakan Menko Airlangga dalam rapat koordinasi TNI secara virtual. Di masa pandemi covid-19, keberadaan TNI dibutuhkan untuk mengawal program pemerintah.
Ketidaktertiban pengelolaan arsip dapat mempersulit pemerintah untuk menuntaskan persoalan yang terjadi kemudian hari.
Pernyataan Jenderal Andika dinilai terlalu sensitif bagi sebagian masyarakat Indonesia. Seharusnya, kebijakan tersebut tidak perlu diangkat ke publik.
Pejabat Pembina Kepegawaian di setiap instansi pemerintah harus memastikan para ASN tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik.
KMB Bogor Raya menyatakan dukungan dan kesiapannya mengawal kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang pro terhadap masyarakat.
Pada 1 Mei 2022, sejumlah perwakilan buruh dari berbagai daerah siap melakukan aksi protes. Termasuk, menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law.
Diketahui, Presiden Jokowi telah meresmikan holding BUMN industri pertahanan atau disebut Defend ID. Kehadiran holding itu diharapkan memperkuat ketahanan negara.
Ketua DPR, Puan Maharani, dinilai memahami masalah kebangsaan yang terjadi saat ini. Hal tersebut nampak dari sikap dan responsnya dalam beragam isu bernegara.
Lima beleid yang terdiri dari satu peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden, seluruhnya diteken Presiden Joko Widodo pada 18 April 2022.
Kendati demikian, pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya ke otoritas Singapura terkait penolakan rombongan Ustaz Abdul Somad.
Wakil rakyat didorong untuk menanamkan semangat Pancasila di dalam kebijakan-kebijakan publik yang mereka lahirkan.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved