Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH berupaya menjaga tingkat inflasi nasional dalam kisaran 3% plus minus 1% sepanjang 2023. Upaya itu dilakukan dengan beragam cara, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen.
"Untuk mencapai target (inflasi) adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makro ekonomi," jelas Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (20/2).
"Serta, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, juga terkait dengan volatile food, utamanya di hari besar keagamaan. Secara khusus kita berbicara mengenai ketersediaan beras dan targetnya volatile food adalah 3-5%," imbuhnya.
Baca juga: Jaga Inflasi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Pemerintah juga akan mendorong penguatan ketahanan pangan melalui akselerasi implementasi lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Berikut, data ketersediaan pangan guna mendukung pengendalian inflasi. Serta, memperkuat komunikasi agar ekspektasi inflasi tak terlampau tinggi.
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pun siap melakukan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2023 pada Agustus mendatang. Adapun tema yang diusung ialah 'Memperkuat Sinergi Inovasi untuk Stabilitas Harga Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'.
Beberapa program yang akan diluncurkan TPIP pada tahun ini, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan melakukan kegiatan pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkur, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi dan koordinasi.
GNPIP yang digalakkan oleh Bank Indonesia sedianya efektif menurunkan tingkat inflasi pangan bergejolak pada 2022. "GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7% di tahun lalu sampai 5,61%," terang Airlangga.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh Kuat di Tahun Politik
Sedangkan dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp104,2 triliun untuk mendukung ketahanan pangan yang tersebar di sejumlah Kementerian/Lembaga maupun non Kementerian/Lembaga.
"Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah mendorong sinergi agar Indeks Harga Konsumen (IHK), inti inflasi tetap dalam sasaran 2023," papar Airlangga.
Hasil kerja TPIP maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2022 terbilang cukup baik. Pasalnya tingkat inflasi Indonesia berakhir di posisi 5,51% (year on year/yoy), lebih rendah dari prakiraan pascapenyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada September 2022 di angka 6,5%.
Meski berada di atas target APBN 2022, realisasi inflasi itu relatif lebih baik ketimbang negara lain yang bahkan melebihi 50%. Peran TPIP dan TPID tetap dibutuhkan pada tahun ini untuk menghindari lonjakan inflasi dalam negeri, utamanya periode Ramadan dan Idulfitri.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved