PEMERINTAH berupaya menjaga tingkat inflasi nasional dalam kisaran 3% plus minus 1% sepanjang 2023. Upaya itu dilakukan dengan beragam cara, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen.
"Untuk mencapai target (inflasi) adalah memperkuat kebijakan dan menjaga stabilitas makro ekonomi," jelas Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Senin (20/2).
"Serta, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, juga terkait dengan volatile food, utamanya di hari besar keagamaan. Secara khusus kita berbicara mengenai ketersediaan beras dan targetnya volatile food adalah 3-5%," imbuhnya.
Baca juga: Jaga Inflasi, BI Pertahankan Suku Bunga Acuan
Pemerintah juga akan mendorong penguatan ketahanan pangan melalui akselerasi implementasi lumbung pangan dan perluasan kerja sama antardaerah. Berikut, data ketersediaan pangan guna mendukung pengendalian inflasi. Serta, memperkuat komunikasi agar ekspektasi inflasi tak terlampau tinggi.
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) pun siap melakukan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi 2023 pada Agustus mendatang. Adapun tema yang diusung ialah 'Memperkuat Sinergi Inovasi untuk Stabilitas Harga Pangan Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan'.
Beberapa program yang akan diluncurkan TPIP pada tahun ini, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) dengan melakukan kegiatan pasar murah, kerja sama antardaerah, subsidi ongkos angkur, gerakan tanam cabai, replikasi model bisnis, alsintan, digitalisasi dan koordinasi.
GNPIP yang digalakkan oleh Bank Indonesia sedianya efektif menurunkan tingkat inflasi pangan bergejolak pada 2022. "GNPIP telah berhasil menurunkan inflasi dari 11,7% di tahun lalu sampai 5,61%," terang Airlangga.
Baca juga: Ekonomi Indonesia Diprediksi Tetap Tumbuh Kuat di Tahun Politik
Sedangkan dari sisi anggaran, pemerintah telah mengalokasikan dana senilai Rp104,2 triliun untuk mendukung ketahanan pangan yang tersebar di sejumlah Kementerian/Lembaga maupun non Kementerian/Lembaga.
"Ke depan, pemerintah dan Bank Indonesia baik tingkat pusat maupun daerah mendorong sinergi agar Indeks Harga Konsumen (IHK), inti inflasi tetap dalam sasaran 2023," papar Airlangga.
Hasil kerja TPIP maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tahun 2022 terbilang cukup baik. Pasalnya tingkat inflasi Indonesia berakhir di posisi 5,51% (year on year/yoy), lebih rendah dari prakiraan pascapenyesuaian harga Bahan Bakar Minyak pada September 2022 di angka 6,5%.
Meski berada di atas target APBN 2022, realisasi inflasi itu relatif lebih baik ketimbang negara lain yang bahkan melebihi 50%. Peran TPIP dan TPID tetap dibutuhkan pada tahun ini untuk menghindari lonjakan inflasi dalam negeri, utamanya periode Ramadan dan Idulfitri.(OL-11)
