Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Pemkab Bandung Bantah Setop Layanan SKTM

KERESAHAN warga yang tinggal di Kabupaten Bandung sebagai dampak dihentikannya pelayanan kesehatan urat keterangan tidak mampu (SKTM), dibantah Pemkab setempat.

Kritik Pembangunan Bandara Bali Utara, Megawati: Saya Ngamuk

Menurut Ketum PDIP, pembangunan Bandara Internasional Bali Utara hanya menguntungkan investor. Dia menilai dana pembangunan tersebut bisa untuk membantu masyarakat Bali.

Ini Alasan Siswa di Kupang Masuk Sekolah Pagi Buta

Kebijakan itu merupakan terobosan Gubernur Viktor Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi untuk meningatkan kualitas pendidikan di daerah itu.

FSGI Minta Kebijakan Masuk Sekolah Pagi Buta di NTT Dibatalkan

FSGI mendorong Pemprov NTT mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut karena sangat membahayakan tumbuh kembang anak karena tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Kemendikbud-Ristek: Utamakan Hak Siswa

Meski itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun Kemendikbud-Ristek tengah berkoordinasi secara insentif untuk memastikan hak siswa dalam proses belajar mengajar.

PGRI NTT Minta Pemprov Kaji Ulang KBM Mulai Pukul 05.30 Wita

Jika kebijakan KBM pukul 05.30 Wita tersebut dibuat untuk alasan penguatan pendidikan karakter peserta didik, tidak akan efektif.  

Soal KBM Pukul 05.30 Wita, KPAI Minta Perhatikan Kesiapan Sekolah dan Siswa

Persiapan ini harus mencakup saat siswa berangkat dari rumah ke sekolah hingga kembali ke rumah.  

Soal Jam Masuk Sekolah di NTT, IDAI: Perhatikan Durasi Tidur Anak

Menurut IDAI, jika waktu tidur seorang pelajar minimal 7-8 jam, sebenarnya kebijakan jam masuk sekolah pukul 05.00 pagi tidak ada masalah.

Kolaborasi BRIN-BSKDN Kemendagri Jadi Penghubung Daerah Kembangkan Riset Berbasis Isu Empiris

masih banyak riset yang tidak berangkat dari persoalan yang dihadapi daerah. Kondisi ini berdampak terhadap kebijakan yang dihasilkan kurang efektif bagi daerah. 

​​​​​​​Hasilkan Rekomendasi Kebijakan, BSKDN Kemendagri Serukan Kolaborasi Antar Pihak

Yusharto mengimbau agar analis dan stastisi dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.

BSKDN Kemendagri Serahkan Usulan Topik Kajian ke BRIN, Dihimpun dari Pemerintah Daerah

Usulan topik kajian tersebut dihimpun dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, hingga kota.

Tingkatkan Inovasi di Pohuwato, BSKDN Kemendagri Tekankan Kolaborasi Lintas OPD

Yusharto menjelaskan, berdasarkan hasil pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022, inovasi di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan dari aspek kuantitas.

Pemerintah Dorong Pemerataan Ekonomi dan Perkuat Ketahanan Pangan di Manado

Salah satu upaya yang ditempuh ialah dengan mendorong pengembangan UMKM setempat.

Permasalahan ini Harus Diselesaikan untuk Bisa Zero Odol

KEBIJAKAN Zero Odol dinilai akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di infrastruktur jalan dan jembatan timbang. Untuk itu, perlu dibentuk sebuah badan setingkat kementerian 

Larangan Penggunaan Botol Plastik di Bali Dimulai dari Lembaga Pemerintah

Seluruh instansi di Bali harus menghentikan penyediaan air minum dan makanan dalam kemasan plastik, serta mendorong penggunaan tumbler berbahan stainless.

Pertamina Patra Niaga Dukung Kebijakan Pemerintah Soal Elpiji 3 Kg

Pembelian di pangkalan resmi Elpiji 3 Kg juga lebih dijamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan, masyarakst dapat memastikan berat Elpiji 3 Kg

Agar Efektif, Pelarangan Plastik Sekali Pakai Perlu Kajian Lebih Dalam

AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian

Pemda Lembata Setengah Hati Siapkan Langkah Adaptasi Perubahan Iklim

PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.

Capaian dalam Aturan Pelaksana UU Otsus Papua Harus Jelas

Sebagai regulasi operasional dari UU Otsus Papua, PP harus dirumuskan pusat bersama daerah. Sebab, pemda yang akan menjadi pengguna UU Otsus.

Menkumham: PPKM untuk Lindungi Rakyat, bukan Mengekang

Yasonna pun meminta seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan PPKM. Sehingga, laju penyebaran covid-19 di Tanah Air dapat ditekan.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes

BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL