Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta jajaranya, terutama analis kebijakan dan stastisi terbuka membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.
Hal itu penting dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas. Yusharto mengimbau agar analis dan stastisi dapat semakin mengenali apa yang dibutuhkan oleh instansi tempatnya bekerja.
"Setidak-tidaknya kita (BSKDN) akan menghasilkan kebijakan yang mendekati harapan dari masyarakat di Indonesia. Analis kebijakan hadir sebagai agen untuk membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile dan berbasis pada bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik," katanya dalam Rapat Penguatan Kinerja Jabatan Analis Kebijakan dan Stastisi di Lingkungan BSKDN.
Baca juga : Dirjen Bina Pemdes Dorong Percepatan Penyelesaian Batas Desa
Ia mencontohkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo mendapati adanya temuan penggunaan anggaran penanganan stunting yang tidak tepat sasaran. Karena dari Rp10 miliar anggaran hanya Rp2 miliar digunakan untuk mendukung stunting secara substantif. Sedangkan selebihnya hanya digunakan untuk perjalanan dinas, rapat, dan sebagainya.
Dari peristiwa tersebut, dirinya menyimpulkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran tersebut perlu dikoreksi. Dalam hal ini, dibutuhkan peran analis kebijakan untuk bisa mengurai letak kesalahannya, apakah dari proses, penerimaan, membelanjakan, atau pembiayaannya.
Baca juga : Mendagri Pastikan Ketersediaan Hewan Kurban Terpenuhi
Koreksi ini harus dilakukan guna mengukur solvabilitas dari anggaran yang ada di setiap entitas baik pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD).
"Untuk itu perlu dibedah satu per satu kebijakan dari satu daerah, lalu di lihat komposisi anggaran yang punya literatur stunting itu larinya ke mana saja. Berarti kita harus tampil diminta atau tidak diminta untuk membuat saran kebijakan melalui kajian dan ditawarkan ke pimpinan untuk disetujui atau tidak," tambahnya
Dalam kesempatan itu, Yusharto mengatakan kerja sama antara analis kebijakan, statistisi, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan saran kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mulai dilakukan BSKDN Kemendagri.
Hal itu dilakukan dengan menjaring isu strategis di lingkungan pemerintahan dalam negeri untuk ditindaklanjuti sebagai kajian. Langkah BSKDN tersebut, kata Yusharto, telah mendapatkan apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).
"Analis kebijakan untuk BSKDN itu sangat penting, kemarin 13 Juni hadir dari Lembaga Administrasi Negara mengapresiasi dengan baik upaya kita (BSKDN) untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan analis yang ada di Kemendagri dan pemerintah daerah," pungkasnya. (RO/Z-5)
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved