Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan ketersediaan stok hewan kurban perayaan Idul Adha terpenuhi.
Hal itu berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan) saat ini yang mencatat ketersediaan hewan kurban baik sapi maupun kambing secara keseluruhan mencapai 2,7 juta ekor.
Sedangkan jumlah hewan kurban yang diperlukan hanya sekitar 1,7 juta ekor. Dengan demikian, dapat disimpulkan stok hewan kurban untuk perayaan Idul Adha tahun ini mengalami surplus.
Baca juga : DKI Awasi 82 Ribu Hewan Kurban Jelang Idul Adha
"Jadi, prinsipnya cukup cuma permasalahannya ketersebarannya yang kita tidak tahu, mungkin ada daerah-daerah yang mungkin minus, mungkin, tidak semua sama kadang-kadang secara nasional," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (20/6).
Baca juga : Mentan Pastikan Stok Hewan Kurban Tahun Ini Aman
Karena itu, Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan dan menghitung jumlah hewan kurban yang dibutuhkan saat perayaan Idul Adha berlangsung.
"Mungkin menjadi perhatian rekan- rekan kepala daerah untuk menghitung jumlah sapi, kerbau, kambing, domba. Dinas pertanian terutama, ini di tiap-tiap kabupaten kota dan provinsi, berapa kebutuhannya dan berapa yang tersedia," imbuhnya.
Untuk masalah pendistribusian hewan kurban, Mendagri mengimbau agar dibangun kerja sama yang baik antardaerah dan pengusaha ternak. Hal ini sebagai upaya agar nantinya tercipta jalur pendistribusian hewan ternak dengan benar.
"Sehingga nanti bisa mendorong kerja sama antardaerah memberitahu pengusaha peternak untuk mengambil dari daerah-daerah yang surplus ke daerah yang defisit," kata Tito.
Di lain sisi, dia juga meminta Pemda mewaspadai penyakit mulut dan kuku (PMK) yang dapat menyerang hewan kurban. PMK adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular. Penyakit ini umumnya menyerang semua hewan seperti sapi, kerbau, babi, kambing, dan domba.
"Intinya bahwa untuk Idul Adha ini kita perlu mengatensi hewan kurban yang berpenyakit, karena masih ada penyakit mulut dan kuku di 17 provinsi yang belum sembuh itu adalah sebesar 20.029 ekor, jadi jangan sampai nanti jadi kurban kemudian bermasalah," katanya.
Mendagri mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk lebih jeli dan berhati-hati dalam melihat kesehatan hewan kurban yang ingin disembelih.
"Penyakit kulit ini yang terjadi di Pulau Jawa, ini supaya tidak kemudian menyebar penyakitnya, kalau dijadikan hewan kurban, disatukan dengan yang lain bisa menjadi masalah juga," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah mengungkapkan, untuk mengendalikan penyebaran penyakit PMK pihaknya telah melakukan karantina dan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah hewan tersebut layak dikonsumsi oleh masyarakat.
"Dipastikan bahwa hewan itu telah kita karantina beberapa waktu kemudian dipastikan telah dilakukan sampling, seminimal mungkin kita berikan agar tidak terjadi cost tambahan untuk pemeriksaan sehingga dipastikan hewan tersebut aman untuk dikonsumsi," ujarnya.
Guna meningkatkan kualitas kesehatan hewan kurban, Nasrullah menyebutkan, pihaknya telah memasang semacam tanda di telinga hewan. Tanda tersebut memiliki barcode yang berguna untuk mengetahui apakah hewan tersebut sudah divaksinasi atau belum. Dengan begitu, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit PMK.
"(Barcode) itu bisa dicek kepemilikannya siapa, dari kabupaten sampai desa mana, (apakah) ternak tersebut sudah divaksinasi apa belum itu terdata lewat barcode yang ada di telinga setiap hewan. Jadi lewat pos distribusi dapat melakukan pengecekkan, sehingga aman perjalanan hewan kurban kita dan dari segi risiko penyakit yang ada," kata Nasrullah.(Z-8)
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.
Mendagri mengaku mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan industri hospitality.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli mengaku kasihan dengan Presiden Prabowo Subianto yang kerap turun tangan selesaikan polemik para menterinya
Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.
Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved