Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen, khususnya di wilayah Banten.
Pernyataan itu disampaikan Tito setelah menginspeksi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Serang, Banten, Rabu (20/8). Tito didampingi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani
"Harga beras relatif stabil. Salah satu faktor penentunya adalah intervensi beras SPHP yang berasal dari Bulog. Dengan harga Rp12.500 per kilogram, atau Rp65.000 per kemasan 5 kilogram, konsumen dapat membeli beras dengan kualitas baik dan harga terjangkau," kata Tito dalam keterangan yang diterima, Rabu (20/8)
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga akhir tahun 2025.
"Tanggung jawab kami adalah menyalurkan 1,3 juta ton beras. Stok masih sangat mencukupi, dan masyarakat tidak perlu khawatir. Kami akan menyalurkan maksimal demi kemaslahatan masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini Bulog memiliki cadangan 4,2 juta ton beras. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta ton dialokasikan untuk SPHP, sedangkan 0,3 juta ton digunakan untuk bantuan pangan lainnya.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui beragam saluran, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi desa, TNI-Polri, hingga sejumlah ritel modern. Proses distribusi ini dipantau lewat aplikasi Klik SPHP agar lebih transparan dan terkontrol..
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa stabilitas harga beras terjaga berkat sinergi antara Bulog, Bapanas, Pemerintah Kota Serang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mendistribusikan beras SPHP.
"Saya ucapkan terima kasih kepada Bulog dan semua pihak yang terlibat dalam menjaga stabilitas harga beras di Banten," ujarnya.
Tito menambahkan, berdasarkan data BPS, inflasi tahunan (year-on-year) pada Juli 2025 mencapai 2,37%. Angka ini masih dalam rentang target inflasi 1,5%-3,5% yang ditetapkan pemerintah.
"Meskipun beberapa komoditas seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan beras berkontribusi terhadap inflasi Juli, namun secara keseluruhan masih terkendali," jelasnya.
Selain beras, Mendagri Tito yang didampingi Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Gubernur Banten Andra Soni juga meninjau harga kebutuhan pokok lainnya, seperti daging ayam, bawang, tomat, dan minyak goreng. Hasil tinjauan menunjukkan sebagian besar komoditas pangan masih relatif stabil dengan angka inflasi nasional masih dalam rentang aman di angka 2,37%.
"Saya mempersilahkan masyarakat untuk membeli beras SPHP. Kualitasnya baik, harganya terjangkau, dan tersedia di banyak titik distribusi," kata Tito.
Kemendagri bersama Bapanas dan Bulog akan terus memantau harga pangan di seluruh Indonesia melalui sistem monitoring terintegrasi. Program SPHP juga akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan pangan nasional. (P-4)
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Mendagri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat dilakukan dengan cara tidak langsung, alias dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kemendag menyebut pengecer-pengecer kini hanya lebih mengambil sikap hati-hati untuk mengeluarkan stok beras mereka.
Pemerintah menargetkan hingga akhir Desember 2025 dapat menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
Sebanyak 10 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan Kepolisian Resor (Polres) Tuban di sejumlah titik.
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved