Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
SEBANYAK 10 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan Kepolisian Resor (Polres) Tuban di sejumlah titik. Gerakan pangan murah ini dilaksanakan Polres dua kali dalam sepekan terakhir.
Sabtu (9/8) pekan lalu gerakan pangan murah juga dilakukan Polres di Balai Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding. Dengan demikian, Polres telah menyalurkan beras SPHP sejumlah 12 ton bagi masyarakat Tuban.
Upaya ini dilaksanakan Polres bersama lima Polsek jajaran dalam sepekan mendatang. Kapolres Tuban AKB William Cornelis Tanasale, memantau pelaksanaan kegiatan yang digelar di Balai Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding.
Dengan demikian, Polres Tuban menjadwalkan mendistribusikan beras SPHP tersebut sebanyak 12 ton kepada warga penerima manfaat yang diawali pada hari Sabtu (09/08) lalu sebanyak 2 ton. "Hari ini ada 10 ton beras dan tersebar di lima titik, " terang Kapolres, Senin (11/8).
Dalam kegiatan tersebut warga terlihat antusias memanfaatkan kesempatan membeli beras murah yang dijual dengan harga Rp11.600 per kg. Kapolres juga berinteraksi langsung dengan warga untuk mendengar masukan serta memastikan penyaluran pangan yang digelar pemerintah ini berjalan lancar, tertib dan tepat sasaran. "Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya program ini," ujarnya.
Menurut Kapolres, program Gerakan Pangan Murah (GPM) ini akan dilaksanakan selama sepekan kedepan dengan sasaran lokasi yang berbeda. "Kemarin sudah kita laksanakan di enam lokasi," jelas mantan Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak itu.
Dalam penyaluran tersebut, Polres Tuban menyalurkan sebanyak 2000 paket beras kemasan 5 kg dengan jumlah total 10 ton disiapkan di lima lokasi berbeda.
Kapolres Tuban berharap program gerakan pangan murah ini dapat berjalan dengan baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat secara maksimal mendapatkan beras kualitas baik dengan harga yang terjangkau. "Melalui program ini diharapkan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau, " pungkasnya.(E-2)
Polri sudah mendistribusikan 310,25 ton beras SPHP di empat Polda jajaran yakni, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur dan Kalimantan Barat.
Perum Bulog dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalin kolaborasi yang bertujuan menjaga stabilisasi harga pangan nasional.
Beras SPHP tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menipu konsumen dengan mencatut nama program pemerintah.
EDITORIAL Media Indonesia pada Rabu (16/7) lalu menggambarkan kenyataan pahit mengenai dugaan beras oplosan di Indonesia.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved