Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan jajaran terkait serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Papua, Senin (20/3/2023).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa,dalam Presiden Jokowi mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.
"Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," kata Sigit.
Baca juga: Presiden Minta TNI Polri Kawal Pembangunan Papua
Presiden Jokowi Beli Arahan
Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya di antaranya adalah dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di pemerintah pusat dengan daerah.
"Intinya beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah," ujar Sigit.
Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.
Baca juga: Presiden akan Resmikan Papua Youth Creative Hub
Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari pemerintah untuk memajukan tanah Papua.
TNI dan Polri Dukung Kebijakan Pemerintah di Papua
"Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik," ujar Sigit.
Baca juga: Kapolri Dipuji Lantaran Pecat Calo Bintara Jateng
Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa, kehadiran personelnya di Papua dalam rangka membackup jajaran kepolisian.
"Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri," jelasnya.
"Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum," papar Yudo. (RO/S-4)
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved