Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk turut mengawal pembangunan di
demi memastikan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Instruksi itu ia sampaikan saat memimpin rapat terbatas bersama jajaran pengamanan wilayah Provinsi Papua, di Swiss-belhotel Jayapura, Papua, Senin (20/3) malam.
“Beliau mengingatkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, sehingga TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dan meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua,” ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam keterangannya usai rapat.
Pengawalan pembangunan, lanjut Listyo, tidak hanya pada hal yang bersifat fisik seperti infrastruktur, tetapi juga pada program pemekaran wilayah.
"Sehingga semua, baik dari sisi pembangunan maupun pemekaran, bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, Panglima TNI Yudo Margono dalam kesempatan yang sama menuturkan TNI akan terus berkolaborasi bersama Polri demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui operasi penegakan hukum.
“Pasukan TNI yang berada di Papua ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri,” papar Yudo.
Ia menambahkan, saat ini, TNI tidak berencana untuk menambah pasukan di Papua. Menurutnya, personel yang ada di Bumi Cendrawasih sudah cukup untuk menjalankan tugas pengamanan di sana.
“TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang ini. Operasu tergelar baik dengan pasukan organik maupun yang didatangkan dari luar Papua,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
