Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
TOKOH agama Papua Pastor John Bunay menilai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua hari ini, Senin (20/3) tidak menjawab kebutuhan masyarakat akan kondisi Papua yang aman dan damai. Papua masih dalam keadaan konflik dan di sisi lain begitu banyak pasukan TNI/Polri yang justru menambah ketakutan dan kecemasan masyarakat Papua.
"Kunjungan Presiden, ibarat menyiram parfum di atas bangkai Papua. Sama dengan orang yang ditanyai hal A ia menjawab hal X. Kehadiran yang tidak menjawab keadaan nyata Papua hari ini. Ada orang lain lagi yang katakan, rupanya Presiden mengizinkan adanya konflik terus di Tanah Papua. Bisa jadi, ada mati rasa terhadap keadaan Papua," ujarnya kepada Media Indonesia, Senin (20/3).
Menurutnya, antusias masyarakat Papua kali ini tidak seperti sebelumnya. Biasanya masyarakat Papua menyambut kedatangan Presiden secara meriah. Namun, kali ini sebagian masyarakat justru tidak tahu akan agenda kedatangan dan maksud dari kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu.
Baca juga: Presiden ke Papua, 3.600 Aparat Keamanan Dikerahkan
Ketua Jaringan Damai Papua itu menilai keadaan Papua yang tidak baik-baik saja membuat kedatangan Presiden seakan tidak ada nilainya. Presiden seolah hanya datang berekreasi di tengah penderitaan orang Papua hari ini.
"Presiden datang tidak untuk merasakan duka rakyatnya, malah 'rekreasi diatas duka rakyatnya'. Kami di Papua, sangat terlalu banyak militer, membuat masyarakat berada dalam kecemasan dan ketakutan diatas tanah leluhurnya. Dalam keadaan itu, Presiden lewat dari bandara menuju beberapa tempat untuk acara seremonial, untuk membuat ia tersenyum dan merasa nyaman karena dikawal, sementara masyarakat cemas dan takut," tuturnya.
Baca juga: Polarisasi Politik Nyata, Pengamat Sebut Kekhawatiran Jokowi Terbukti
"Akhirnya, masyarakat Papua sudah kurang percaya pemerintah masih punya hati bagi manusia Papua. Semua yang sementara dibuat, tidak tulus demi kesatuan dan persatuan. Melainkan, untuk keuntungan pribadi, kelompok, golongan tertentu," sambungnya.
Meski demikian dia berharap agar sekembalinya Presiden dari Papua bisa ada kebijakan yang lebih memihak masyarakat Papua. Pastor John berharap Presiden dapat menarik semua pasukan non organik.
"Jangan sampai malah memperburuk citra Indonesia di mata dunia, karena banyaknya TNI/Polisi," imbuhnya.
Pastor John juga meminta Presiden membentuk tim khusus untuk mendesain jeda kemanusiaan menuju dialog Jakarta- Papua dan dimediasi oleh pihak netral.
"Berikan ruang netral dan penghargaan, kepada semua agen pembangunan/perubahan di daerah, seperti tokoh agama, adat, pemerinta daerah untuk berperan lebih aktif, bukan sentralisasi. Orientasi bisnis, penguasaan wilayah/lahan OAP, tanpa memberdayakan OAP, hendaknya diubah kepada pemberdayaan potensi-potensi lokal. Semoga berdampak dan sukses," tutupnya. (Van/Z-7)
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Ade Irfan juga menyampaikan bahwa saat ini sejumlah kementerian sudah mengatur jadwal perpindahan ASN ke IKN.
Jokowi telah memenuhi janjinya untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum HUT Ke-79 RI. Kehadiran Presiden Jokowi di IKN sekaligus mengawasi langsung penyelesaian pembangunan IKN.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kerja Grand Syekh Al Azhar, Imam Akbar Ahmed Al Tayeb, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/7).
Silfester membantah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyokong KPU dan Mahkamah Konstitusi selama Pemilu 2024.
Penambahan kerugian negara bisa terjadi atas beberapa temuan baru. Salah satunya yakni data tambahan dari auditor.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved