Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo menyebut dunia kagum dengan upaya penanganan pandemi covid-19 yang dilakukan Indonesia. Salah satu pujian, lanjutnya, datang dari Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus.
"Dirjen WHO Tedros Adhanom menyampaikan bahwa penanganan covid-19 di Indonesia termasuk yang terbaik. Cakupan vaksinasinya juga masuk yang terbaik," ujar Jokowi dalam acara Penghargaan Penanganan Covid-19, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3).
Sanjungan juga dating dari Universitas Jhons Hopkins, Amerika Serikat. Mereka menganggap Indonesia sebagai satu negara terbaik dalam menurunkan angka kasus covid-19.
Baca juga: Presiden Bingung Banyak Singkatan di Penanganan Covid-19
"Ini yang ngomong bukan kita. Mereka yang berbicara karena jelas kita berhasil menekan angka penularan. Kita berhasil juga menekan angka kematian, dan kita juga berhasil menjaga stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi tumbuh di angka 5,31%," terangnya.
Jokowi menyadari kerbahasilan penanganan covid-19 ini merupakan wujud kerja sama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari masyarakat, swasta, pemerintah daerah TNI/Polri hingga kementerian/lembaga. Kepala negara ingin kerja sama itu dapat terus dilanjutkan meski pandemi covid-19 sudah semakin mereda.
Baca juga: Jokowi Beri Masukan soal Capres ke Megawati
"Semua harus bekerja mempertahankan seperti itu. Terus menerus tidak ada henti, seperti apa ini yang kita butuhkan. Begitu kasusnya menurun kita jangan sampe loyo lagi," tandas Jokowi. (Z-11)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Thomas Djiwandono mengusulkan agar pemerintah dan bank sentral meninggalkan skema burden sharing yang diterapkan pada masa pandemi covid-19.
Melihat ancaman besar terhadap keberlanjutan layanan kesehatan dasar, dr. Harmeni mendirikan Symptomedic, platform telemedisin dan layanan pengantaran obat.
ANCAMAN kesehatan global kembali muncul dari Tiongkok. Setelah virus corona yang menyebabkan pandemi covid-19, kali ini virus baru influenza D (IDV) ditemukan.
Sengketa gaji Cristiano Ronaldo dengan Juventus terkait penundaan pembayaran saat pandemi covid-19 masih berlanjut. Putusan arbitrase dijadwalkan 12 Januari 2026.
Teknologi vaksin mRNA, yang pernah menyelamatkan dunia dari pandemi covid-19, kini menghadapi ancaman.
Menteri Kesahatan AS Robert F. Kennedy Jr. membuat gebrakan besar dengan mencabut kontrak dan membatalkan pendanaan proyek vaksin berbasis teknologi mRNA, termasuk untuk covid-19.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved