Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Pertahanan RI Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar pemerintah dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak pada seluruh elemen masyarakat.
Hal itu dingkapkan Prabowo saat menerima Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) yang dipimpin oleh Wilianto Tanta di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Senin (15/5).
Dalam pertemuan itu Prabowo dan Hary Tanoe serta PSMTI berdiskusi mengenai bagaimana menghasilkan kebijakan yang dapat dimanfaatkan langsung oleh rakyat.
Baca juga : Pemilih yang tidak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Dukung Prabowo
“Siapapun yang berkuasa mari kita berkompromi. Jangan zero sum game. Kita bisa hidup dengan baik, tenang, dan rukun. Saya kira itu kuncinya. Ini juga hasil dari kajian-kajian strategis. Semua negara yang bisa take-off adalah karena kekompakan,” ujar Prabowo.
Ia pun memberikan contoh pengambilan kebijakan untuk persoalan kemacetan.
Baca juga : TNI Dianggap Curhat Colongan Lewat Usulan Revisi UU TNI
“Kalau kita umpamanya di Jakarta macet, lalu mengeluh dan kita hanya marah-marah. Itu tidak menyelesaikan apapun. Kalau kita tidak mau macet berarti kita harus punya pemerintah daerah dan didukung pemerintah pusat yang bisa menganjurkan, melahirkan kebijakan-kebijakan yang bisa menyelesaikan masalah macet,” terang Prabowo.
Menurutnya, baik pemerintah daerah atau pusat perlu bersinergi untuk bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi solusi dalam mengurangi permasalahan di masyarakat.
“Tidak bisa kita hanya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Artinya apa? Contoh ada MRT, Transjakarta, ganjil-genap. Jadi ada kebijakan itu. Siapa yang mengambil kebijakan adalah mereka yang diberi mandat politik dari rakyat,” pungkas Prabowo. (Z-4)
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
PEMERINTAH Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, telah menjalankan langkah-langkah antisipatif menghadapi ancaman perubahan iklim sejak 2024.
Dewan Industri Event Indonesia (Ivendo) optimistis masih bisa terus bertumbuh meski terdapat tekanan politik dan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun global.
AKADEMISI dan pengamat kebijakan publik Undiknas Denpasar, I Nyoman Subanda, mengungkapkan kebijakan untuk mengurangi sampah plastik patut didahului dengan kajian
Adi mengatakan berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo cukup tinggi.
Kafe-kafe kembali ramai, dan para pembeli memadati pasar yang telah dibuka kembali.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai posisi PDIP tidak cukup kuat bersuara di parlemen karena kalah dari sisi jumlah.
PDI Perjuangan dikenal memiliki rekam jejak baik saat berada di luar pemerintahan selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mereka mengumpulkan semua elemen masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pemerintahan baru yang akan memimpin Kota Depok lima tahun ke depan.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved