Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar workshop jurnalistik guna meningkatkan kemampuan pegawai di lingkungan BSKDN perihal penyusunan publikasi kebijakan di Jakarta, Senin, (27/3).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan berbagai indeks yang dimiliki BSKDN meliputi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) perlu dipublikasikan perkembangan hingga pelaksanaannya kepada masyarakat.
Ia menambahkan, publikasi tersebut harus ditulis secara informatif agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya.
Baca juga : Pemerintah Pusat Terus Pantau Laju Inflasi di Daerah
"Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta kami untuk lebih banyak memberikan publikasi atas kinerja-kinerja yang dilakukan atau yang telah dicapai oleh Kemendagri melalui jajaran Eselon I yang ada di Kemendagri, terutama untuk BSKDN karena masih merupakan lembaga yang baru," jelasnya.
Yusharto mengungkapkan, pada 2022, inovasi daerah yang dilaporkan pemerintah daerah (Pemda) mengalami peningkatkan hingga mencapai 26.900 inovasi. Hal itu, tambah Yusharto menunjukkan antusias Pemda untuk berlomba-lomba mempublikasikan inovasinya. Kabar demikian perlu disebarluaskan sehingga masyarakat tahu akan perkembangannya.
Baca juga : Kemendagri Ingatkan Pemda Cegah Korupsi
"Dalam bayangan saya, aplikasi itu (IID) setiap minggu melahirkan preview kita terhadap inovasi setiap provinsi lalu kita ulas, dan itu akan menjadi berita jurnalistik BSKDN kepada khalayak bukan hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada masyarakat," terangnya.
Melalui publikasi tersebut, masyarakat juga jadi mengetahui, misalnya Provinsi Jawa Barat berdasarkan 6 variabel dan beberapa indikator inovasi daerah dikategorikan sebagai daerah terinovatif di Indonesia.
Yusharto mengaku pihaknya masih menemui beragam kesulitan terkait penyusunan publikasi tersebut. Untuk itu, Yusharto mengatakan pihaknya perlu terus berupaya meningkatkan kemampuan penyusunan publikasi tersebut lewat berbagai pelatihan jurnalistik.
"Disini kelemahan kami bapak, mohon dibantu lewat proses ini (workshop jurnalistik) teman-teman kami ini bisa menjadi penulis yang menjadi lebih populer sehingga akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang eksistensi BSKDN berikut hasil-hasil kerjanya selama ini," pungkasnya.
Sebagai informasi tambahan, workshop tersebut dihadiri sejumlah narasumber di antaranya Praktisi dan Pengajar Ilmu Jurnalistik Victor Andreas S, Pimpinan Redaksi Sinar Harapan.net (SHNet) Tutut Herlina, dan Account Director-Public Sector PT Datacomm Diangraha Ghulam Machmud.
Adapun tema yang diusung dalam workshop jurnalistik tersebut adalah "Teknik Penyusunan Siaran Pers yang Baik dan Benar". (RO/Z-5)
Selama ini, proses publikasi sering kali menjadi bottleneck atau leher botol yang menghambat diseminasi pengetahuan.
WAKIL Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Iin Mayasari, mengatakan bahwa perguruan tinggi sedang mengalami tekanan yang cukup tinggi karena tuntutan untuk publikasi.
Menteri Meutya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan media luar ruang seperti billboard dalam menyampaikan informasi program-program prioritas pemerintah.
Salah satu upaya dalam menjaga komitmen dalam sebuah hubungan dengan melakukan publikasi agar banyak orang tahu dan tidak ada hal yang disembunyikan
Burhanuddin menegaskan komitmen kejaksaan untuk terus menyampaikan capaian dan kegiatan yang dilaksanakan kepada publik.
Hal itu menjadi indikasi bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara belum rampung.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved