Berita Terbaru Kebijakan Hari Ini

Indonesia Masih Setengah Hati Kendalikan Rokok

ADANYA peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) setiap 31 Mei, tidak juga menyadarkan masyarakat Indonesia akan bahayanya rokok.

Menaker Kemukakan Pentingnya Keberadaan LKS Tripnas dan Depenas

Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa pihaknya selalu mengikuti perkembangan pembahasan yang dilakukan LKS Tripnas dan Depenas. 

Partai Ummat: Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Ancam Teritori NKRI 

Bisnis yang dilegalkan ini mengancam kehancuran ekosistem dan bergesernya teritori atau NKRI karena tenggelamnya pulau terluar.

Prabowo: Stabilitas Negara Kunci Lahirkan Kebijakan Prorakyat

MENHAN Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk dapat menjaga kerukunan dan stabilitas negara agar negara bisa lahirkan kebijakan prorakyat.

Peraturan KPU Direvisi, Aktivis: Perjuangan Perempuan di Parlemen Tak Boleh Berhenti

Dengan besarnya keterwakilan perempuan di parlemen perjuangan-perjuangan aspirasi kaum perempuan mendapatkan tempat dalam proses legislasi dan perjuangan kebijakan.

Peringati Hari Buruh, Peran Buruh Turut Tentukan Arah Bangsa

Anggota Fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan suara buruh sangat berpengaruh untuk menentukan siapa yang akan duduk sebagai wakil rakyat dan juga presiden.

Kolaborasi BRIN-BSKDN Kemendagri Jadi Penghubung Daerah Kembangkan Riset Berbasis Isu Empiris

masih banyak riset yang tidak berangkat dari persoalan yang dihadapi daerah. Kondisi ini berdampak terhadap kebijakan yang dihasilkan kurang efektif bagi daerah. 

BRIN: Hak Paten Penelitian Bersifat Teritorial

Jika suatu hasil penelitian diajukan permohonan hak patennya di Indonesia, maka pelindungannya hanya berlaku di Indonesia dan sebaliknya.

Tingkatkan Kemampuan Publikasi Kebijakan, BSKDN Kemendagri Gelar Workshop Jurnalistik

Ia menambahkan, publikasi tersebut harus ditulis secara informatif agar masyarakat dapat memahami dan merasakan manfaatnya. 

DPR: Larangan Bukber bagi Pejabat Berpotensi Mengalami Perluasan Makna

Anggota Komisi XI DPR RI  Anis Byarwati berpendapat bahwa surat tersebut tidak secara gamblang menyebutkan peruntukan larangannya sehingga berpotensi adanya perluasan makna di masyarakat.

Kapolri Tegaskan TNI-Polri Kawal Seluruh Kebijakan di Papua 

TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran.

Kualitas Dokter dan Larinya Pasien ke Luar Negeri

Pemerintah tentu perlu melihat lebih utuh hal-hal yang berperan dalam profesionalisme dokter. Banyak hal yang menyebabkan masyarakat berobat ke luar negeri.

Komnas LP-KPK Pertanyakan Struktur Biaya Pelatihan & Penempatan PMI ke Korea

Komnas LP-KPK mempertanyakan struktur biaya Penempatan dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara tujuan Korea. Karena dinilai liar dan tidak transparan

Soal Jam Masuk Sekolah di NTT, IDAI: Perhatikan Durasi Tidur Anak

Menurut IDAI, jika waktu tidur seorang pelajar minimal 7-8 jam, sebenarnya kebijakan jam masuk sekolah pukul 05.00 pagi tidak ada masalah.

Dorong Eksportir Simpan DHE di Dalam Negeri, BI Buat Rekening Valas Khusus

Instrumen Term Deposit Valas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk, sesuai dengan mekanisme pasar.

BSKDN Kemendagri Bangun Sinergitas Pusat dan Daerah, Tingkatkan Efektivitas Rumusan Kebijakan

Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, rekomendasi strategi kebijakan diberikan berdasarkan isu-isu strategis serta data dan fakta di lapangan

Soal KBM Pukul 05.30 Wita, KPAI Minta Perhatikan Kesiapan Sekolah dan Siswa

Persiapan ini harus mencakup saat siswa berangkat dari rumah ke sekolah hingga kembali ke rumah.  

Tunjangan Pegawai Pajak Tuai Kecemburuan, Korpri: Evaluasi Regulasi Gaji

Korpri menilai tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Ditjen Pajak telah menimbulkan kesenjangan di antara aparatur sipil negara (ASN).

PGRI NTT Minta Pemprov Kaji Ulang KBM Mulai Pukul 05.30 Wita

Jika kebijakan KBM pukul 05.30 Wita tersebut dibuat untuk alasan penguatan pendidikan karakter peserta didik, tidak akan efektif.  

Sekolah di NTT Masuk Jam 5 Pagi, Kemendikbud-Ristek: Utamakan Hak Siswa

Meski itu menjadi kewenangan pemerintah daerah, namun Kemendikbud-Ristek tengah berkoordinasi secara insentif untuk memastikan hak siswa dalam proses belajar mengajar.

Menuju Sistem Pemilu yang Baik di Tengah Problematik Putusan MK

Langkah Pertama Penyelesaian Konflik Iran–Israel

Peluang Diplomasi ASEAN dalam Upaya Bina Damai BRN–Thailand Selatan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting