Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MASYARAKAT Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyikapi rencana pemerintah melarang impor melalui jalur udara terhadap barang dengan harga di bawah US$100 atau sekitar Rp1,5 juta.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai kebijakan tersebut tidak akan efektif apabila pelarangan hanya diberlakukan untuk moda transportasi udara.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberlakukan larangan itu untuk jalur udara, laut, dan darat.
"Sebab, tidak akan efektif jika hanya lewat jalur udara," ungkap Boyamin dalam keterangannya, Jumat (8/9).
Baca juga: MAKI Soroti Potensi Kerugian Negara Akibat Pelarangan Perdagangan Di Bawah USD100
Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya mengusulkan pembatasan untuk diatur dalam revisi Permendag No 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau e-Commerce.
"Bila itu disahkan, MAKI akan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Agung (MA)," ujar Boyamin.
Ia memahami pelarangan itu dibuat untuk melindungi produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), seperti rekomendasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM.
Baca juga: Ada Larangan Thrifting, Ini Upaya Pemerintah Bantu Pelaku UMKM Terkait
"Secara prinsip, MAKI mendukung perlindungan pada UMKM sehingga mampu bersaing, termasuk menyerap tenaga kerja lokal. Namun, bila larangan impor hanya diberlakukan melalui jalur udara, tak akan efektif," ujar Boyamin.
Sebab, barang-barang importasi di bawah US$100 melalui laut dan darat dalam praktiknya dijual dalam platform marketplace (penjualan daring) dalam negeri sehingga harga makin murah.
Boyamin menambahkan kebijakan pelarangan ketika tidak diiringi juga dengan pengawasan, maka tidak akan efektif.
"Sebab, sejatinya musuh bersama penyebab bangkrutnya UMKM dan industri di Tanah Air sejak dulu adalah importasi ilegal atau black market yang berakibat predatory pricing," tutup Boyamin. (RO/S-2)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Pertemuan ke-8 IGE FfD secara khusus soroti tingginya biaya pendanaan pembangunan yang menjadi tantanga pencapaian SDGs.
Hanny Widiarti, pemilik usaha kuliner mengaku sangat terbantu dengan kehadiran LinkUMKM.
Kata Teten, kampus diajak bekerja sama sebagai upaya untuk menjadikan civitas akademika ini sebagai pabrik wirausaha guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Beragam produk UMKM yang label dan kemasannya sudah naik kelas pada event IdeaFest 2024 yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC)
Kehadiran Tamado Pos ini tidak lepas dukungan penuh dari Trans Digital Cemerlang (TDC) sebagai solusi kasir paling sederhana dan gratis untuk UMKM di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved