Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengusulkan 10 kajian kebijakan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Pesan itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menghadiri undangan Persentasi dan Pendalaman Usulan Kebutuhan Kajian Kebijakan dan Survei Data Dasar Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Jakarta Selasa (25/7).
Yusharto mengatakan, kajian yang akan disampaikan ke BRIN semula berjumlah 49 usulan. Namun setelah dilakukan simplifikasi jumlahnya menyusut menjadi 10 usulan. Adapun 10 usulan tersebut meliputi strategi optimalisasi peran dan fungsi partai politik; indeks kebutuhan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di daerah; strategi percepatan transformasi digital layanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; serta digitalisasi government dalam pelayanan data dan kependudukan pencatatan sipil.
Baca juga : BPSDM Kemendagri Tingkatkan Keterampilan Rilis Berita agar Informasi Pemerintah Tersampaikan dengan Jelas
Usulan selanjutnya melingkupi analisis penerapan standar pelayanan publik di daerah; analisis kebijakan pembangunan daerah; penguatan sistem antikorupsi di desa; analisis dan pemetaan penilaian, evaluasi dan penghargaan inovasi desa; model pembinaan inovasi daerah di Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dalam rangka percepatan pembangunan; dan strategi pengembangan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana bentuk inovasi tata kelola pemerintah daerah.
Yusharto berharap, 10 usulan tersebut dapat segera direalisasikan pada 2024 mendatang. Terkait pendanaan usulan kajian, dirinya menyarankan agar diupayakan sharing pendanaan dengan kementerian/lembaga lainnya.
Baca juga : Tingkatkan PAD, BSKDN Kemendagri Dukung Pemkab Karawang Kelola Pemakaman Komersial
"Kami harap usulan kajian dapat segera dilaksanakan tahun depan (2024), 10 kajian ini juga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan daerah, meningkatkan efektivitas (berbagai layanan publik) yang diberikan oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Sementara itu, Yusharto menjelaskan terkait usulan kajian mengenai layanan publik berbasis digital. Dirinya meyakini hasilnya akan membawa peningkatan terhadap efektivitas serta efisiensi layanan publik hingga dapat meningkatnya daya saing daerah.
Dengan demikian, dia optimistis ke depan masyarakat yang terpencil pun tidak akan lagi merasa terkucilkan karena dapat dengan mudah mengakses layanan publik yang tersedia.
"Diharapkan kegiatan (kajian) ini nantinya bisa memberi dukungan terhadap beberapa program BRIN lintas nasional, yaitu peningkatan kualitas layanan untuk daerah dan peningkatan efektivitas serta efisiensi layanan publik," pungkasnya. (Z-5)
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Ketidakpastian kebijakan cukai dari tahun ke tahun, seperti lonjakan 23% pada 2020, dapat memicu reaksi ekstrem dari industri, termasuk PHK dan relokasi produksi.
Izin untuk pemerintah daerah menggelar rapat di hotel harus disikapi secara bijak dalam hal penggunaan anggaran
Data 2023 mengungkapkan biaya yang harus dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan untuk penanganan kanker mencapai Rp5,97 triliun.
Menurut Hanarko Djodi Pamungkas, ketahanan pangan harus dibarengi dengan tanggung jawab menjaga laut dari pencemaran.
PENELITI Gender dari Pusat Riset Politik BRIN Kurniawati Hastuti Dewi mengatakan, tindakan khusus sementara diperlukan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di politik.
INDONESIA melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan menjadi tuan rumah gelaran World Science Forum (WSF) ke-12 pada 2026. Ini menandai pertama kalinya WSF diselenggarakan di Asia.
KEPALA BRIN Laksana Tri Handoko menekankan Indonesia tak perlu ikut-ikutan jejak negara maju seperti Amerika Serikat yang menciptakan ChatGPT atau Tiongkok yang menciptakan DeepSeek dalam AI
Solar maksimum merupakan fase siklus 11 tahun aktivitas bintik (sunspot) pada matahari yang diperkirakan terjadi pada Juli ini.
Pusat Pengurangan Risiko Bencana Universitas Indonesia melakukan kerja sama bidang Limnologi dan Hidrologi dengan BRIN untuk persiapan dan adaptasi perubahan iklim.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved