Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir merupakan sosok yang dipercaya dapat melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo saat ini. Salah satu alasannya karena Erick Thohir memiliki kinerja yang sudah terbukti dalam menyukseskan berbagai kebijakan dan program pemerintahan saat ini.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan keberhasilan kinerja yang diperoleh Erick Thohir membuat hubungan bersama Presiden Jokowi semakin erat.
Karenanya, orang nomor satu di Indonesia tersebut sering secara tidak langsung mengendorse Erick Thohir untuk maju di Pilpres 2024 mendatang di ruang publik.
Baca juga : Peneliti Harvard: Masyarakat Cenderung Pilih Erick Thohir Sebagai Cawapres Prabowo
“Kalau saya dari dulu ya, melihat memang Jokowi ini meng-endorse Erick Thohir,” kata Ujang, Senin (11/9).
Selain itu, Sosok Erick Thohir juga dinilai tepat oleh Jokowi untuk memastikan program dan kebijakan saat ini agar tidak berhenti begitu saja. Kedua sosok tersebut memiliki visi misi yang sama dalam keberlanjutan program dan kebijakan pemerintahan.
Baca juga : Besok, NasDem Ikut Lawatan PKB ke DPP PKS
“Jokowi salah satunya juga dukung Erick Thohir untuk bisa maju sebagai cawapres karena ada kepentingan dan ikatan yang sama di antara keduanya,” ucap Ujang.
Dia menambahkan, Erick Thohir saat ini memang terlihat didorong untuk menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sebab, KIM terdiri dari partai koalisi pemerintahan saat ini dan sudah menyatakan bakal melanjutkan berbagai program Jokowi ke depan.
“Bisa saja Jokowi dorong-dorong Erick Thohir bisa menjadi cawapres Prabowo,” pungkas Ujang. (Z-5)
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
PSI mengatakan keputusan soal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto pada pilpres 2029 akan diserahkan pada presiden.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved