Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA telah memiliki arah pembangunan yang cukup jelas. Itu lahir dari berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dikeluarkan. Karenanya implementasi kebijakan menjadi kunci penting untuk mencapai visi tersebut.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
"Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kita kerja mikro itu sangat penting sekali," ujarnya.
Pengawalan dan pengawasan itu dianggap menjadi krusial agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat berjalan optimal. Itu perlu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Baca juga: Pemerintah akan Keluarkan Paket Kebijakan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5%
Dari kebijakan-kebijakan makro yang dibuat pemerintah, kata Jokowi, arah pembangunan Indonesia sedianya terlihat amat jelas. Hal-hal yang harus dilakukan guna mencapai Indonesia maju telah tertuang dalam ragam kebijakan.
Kebijakan di sektor mineral, misalnya, menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sumber daya alam. Penyetopan ekspor nikel mentah, tembaga, hingga bauksit disebut sebagai pijakan awal mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Baca juga: BI Ajak Bank Sentral Dunia Optimalisasi Bauran Kebijakan
Upaya memperoleh nilai tambah itu bakal diperluas melalui penghiliran di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Peta jalan hilirisasi di sektor tersebut juga telah dituangkan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Semuanya peta jalan itu sudah jelas, tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya," kata Presiden.
"Kerja sekarang tidak bisa yang makro saja, tidak bisa. Kita harus punya tim masing-masing kementerian punya tim untuk mengawal di lapangan ini. Kawal di lapangan, cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan," pungkasnya. (Z-6)
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
PERDEBATAN tentang kecerdasan buatan kerap terjebak pada dua kutub ekstrem: optimisme teknologi yang nyaris tanpa syarat dan ketakutan apokaliptik yang berlebihan.
ANALIS komunikasi politik sekaligus pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio (Hensa), mengingatkan Danantara untuk segera membenahi strategi komunikasi publik dan kebijakan pengelolaan asetnya.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved