Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
INDONESIA telah memiliki arah pembangunan yang cukup jelas. Itu lahir dari berbagai kebijakan yang telah dirancang dan dikeluarkan. Karenanya implementasi kebijakan menjadi kunci penting untuk mencapai visi tersebut.
Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat membuka BNI Investor Daily Summit 2023 bertema Sustainable Growth, Global Challenges di Jakarta, Selasa (24/10).
"Yang lebih penting adalah bagaimana mengawal implementasi kerja detail, dicek yang detail, kerja lapangan diawasi dan dicek di lapangan. Artinya kita kerja mikro itu sangat penting sekali," ujarnya.
Pengawalan dan pengawasan itu dianggap menjadi krusial agar kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat berjalan optimal. Itu perlu dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan yang ditargetkan.
Baca juga: Pemerintah akan Keluarkan Paket Kebijakan Jaga Pertumbuhan Ekonomi Tetap 5%
Dari kebijakan-kebijakan makro yang dibuat pemerintah, kata Jokowi, arah pembangunan Indonesia sedianya terlihat amat jelas. Hal-hal yang harus dilakukan guna mencapai Indonesia maju telah tertuang dalam ragam kebijakan.
Kebijakan di sektor mineral, misalnya, menunjukkan komitmen negara untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi sumber daya alam. Penyetopan ekspor nikel mentah, tembaga, hingga bauksit disebut sebagai pijakan awal mendongkrak perekonomian dalam negeri.
Baca juga: BI Ajak Bank Sentral Dunia Optimalisasi Bauran Kebijakan
Upaya memperoleh nilai tambah itu bakal diperluas melalui penghiliran di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Peta jalan hilirisasi di sektor tersebut juga telah dituangkan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Semuanya peta jalan itu sudah jelas, tinggal kita ini biasanya dari kunci keberlanjutan itu bukan di kebijakan makronya, bukan di rencana-rencana makronya," kata Presiden.
"Kerja sekarang tidak bisa yang makro saja, tidak bisa. Kita harus punya tim masing-masing kementerian punya tim untuk mengawal di lapangan ini. Kawal di lapangan, cek di lapangan, awasi lapangan, sehingga sesuai betul dengan kebijakan, policy yang sudah kita putuskan," pungkasnya. (Z-6)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved