Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Pembangunan (KPP) Anies Baswedan menegaskan gagasannya jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Garda Pemuda NasDem, Anies menyampaikan, dirinya akan memprioritaskan keadilan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.
"Kata kunci yang kami ingin jadikan prioritas adalah mengoprasionalkan keadilan didalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Semua kebijakan pemerintah harus mencerminkan semangat mengadilkan keadilan," terang Anies dalam acara tersebut, Jumat (14/7).
Baca juga : Anies Pastikan Keadilan Jadi Acuan Pembuatan Kebijakan
Disebutkan Anies, saat ini ketimpangan masih sangat terasa betul di Indonesia. Dengan Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas, sayangnya saat ini pertumbuhan terbesar hanya ada doPulau Jawa.
"Faktor-faktor keadilan ini sering kali tidak menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Jadi gagasan utama kami adalah membawa keadilan di dalam kebijakan-kebijakan," imbuhnya.
Berkaca dari apa yang telah dilakukannya saat memimpin Jakarta pada 2017-2022, Anies mengklaim dirinya telah melahirkan sejumlah kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkeadilan termasuk diantarnya penataan kembali kampung akuarium di Jakarta Utara.
Baca juga : Anies Baswedan Tegaskan Terus Berada di Gerakan Perubahan
"Apa yang kami ingin lakukan di tingkat nasional ini sudah kita coba kerjakan di Jakarta, Jadi kebetulan sekali tadi pagi dan siang ini saya ke kampung Tanah Merah di Plumpang, lalu ke kampung akuarium. Ini adalah contoh bagaimana waktu kami di Kota Jakarta, kebijakan dari negara bukan hanya memfasilitasi warga yang sudah menengah atas tapi juga yang di bawah," jelasnya.
Dia menyebutkan, kebijakan pemerintah yang berkeadilan itu tentu akan sangat membantu masyarakat dan suatu wilayah untuk berkembang. Karenanya penting baginya jika terpilih nanti sebagai Presiden RI untuk mengedepankan keadilan dalam kebijakan-kebijakan di pemerintahan.
"Nah di situlah sebabnya saya melihat penting sekali kamj secara serius menangani tempat-tempat yang mengalami ketertinggalan. Kalau kemarin di Jakarta, kampung-kampung itu kami tata kembali, kampung-kampung itu diberikan kesempatan tumbuh," jelasnya.
"Jadi prinsip keadilan seperti itu Alhamdulillah sudah kami kerjakan di Jakarta dan mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan di level nasional," tukasnya. (Z-5)
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Abdullah menyebut keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, sejalan dengan keadilan
Dalam film Niken berperan sebagai ibu hamil dan dituntut melakukan adegan aksi
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
PBB serukan keadilan atas serangan ganda yang dilakukan Israel ke Rumah Sakit Nasser di Khan Younis. Serangan itu menewaskan 20 orang.
Komisi I DPR RI menyambut baik hasil Konferensi Tingkat Tinggi Internasional di Markas Besar PBB yang menghasilkan dokumen kerangka kerja solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel
Dia mengatakan bahwa kenaikan gaji tersebut perlu diiringi pengawasan yang kuat, sehingga para hakim dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved