BKKBN Bangun SIstem Peringatan Dini Kependudukan Lewat Siperindu

BADAN Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyediakan alat bantu bagi pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi peringatan kependudukan serta rekomendasi kebijakan. Hal itu tersedia dalam sistem informasi peringatan dini pengendalian penduduk (Siperindu).

Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto menjelaskan ada beberapa indikator yang ditambahkan dalam aplikasi Siperindu yakni dashboard, penting bagi kepala daerah melihat bahwa ada indikator utama yang bisa menggambarkan ada ancaman atau early warning terhadap permasalahan kependudukan.

"Kemudian yang paling baru, itu ketika ada warning masalah kependudukan, ada solusi-solusi dan mitigasi yang bisa dipilih oleh kepala daerah, walau pun nantinya kembali kepada mereka untuk memilih solusi yang mana," kata Bonivasius di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis (19/10).

Baca juga : Gangguan Mental Emosi Jadi Masalah Anak Muda Kini

Rekomendasi solusi yang diberikan itu dari BKKBN, dengan data yang diolah bersama para peneliti yang menganalisis, misalnya dalam suatu daerah Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) atau stuntingnya tinggi, diberikan beberapa solusi, secara teknikal.

Ketika diterapkan di daerah tentunya bisa dikolaborasikan dengan aplikasi lokal masing-masing contohnya seperti di Kota Surabaya yang sudah memiliki aplikasi lokal. Tahun ini baru akan dimonitor berapa yang menggunakan aplikasi Siperindu.

Baca juga : Disparitas Kuantitas dan Kualitas Penduduk Mengancam Bonus Demografi

"Nanti kita cek siapa dan berapa banyak yang mengaksesnya, lalu kita lihat apakah yang mengakses sudah menerapkannya dalam Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) di daerah atau pada perencanaan pembangunan kependudukan di daerahnya. Nanti kita cek berdasarkan implementasinya," ujar dia.

Fungsi dari Siperindu yakni menjadi pusat ujukan data perencanaan kependudukan yang terupdate bagi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian sumber data penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) bagi pemerintah pusat dan daerah.

"Sekaligus menggambarkan status kewaspadaan situasi kependudukan sampai level kabupaten/kota digunakan sebagai raport pemerintah daerah," pungkasnya. (Z-5)