Indonesia Paparkan JKN Cakup lebih dari 98% Penduduk di Sidang CPD ke-58 PBB

BERDASARKAN data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup 98,67% penduduk Indonesia.  Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. 

Pencapaian ini disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dalam Expert Panel III bertema “Ensuring Healthy Lives and Promoting Well-being for All at All Ages” pada Sidang *Commission on Population and Development (CPD) sesi ke-58 yang berlangsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat tanggal 7-11 April 2025.

Baca juga : Wamendukbangga Pimpin Delegasi Indonesia pada Sidang PBB

Dalam intervensinya, beliau menegaskan bahwa menjamin cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC) bagi 283,8 juta penduduk Indonesia merupakan prioritas utama Pemerintah Indonesia. 

“Saat ini, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencakup lebih dari 98% penduduk. Pemerintah menargetkan cakupan sebesar 99% dalam empat tahun ke depan,” papar Wamen Isyana.

Program JKN bukan hanya memberikan akses terhadap layanan kesehatan, namun juga menjamin kualitas layanan tanpa membebani secara finansial. Hingga kini, program ini telah berhasil menurunkan pengeluaran langsung (out-of-pocket) masyarakat menjadi 27,5% dari total pengeluaran kesehatan, serta menurunkan angka pengeluaran kesehatan katastropik secara signifikan.

Baca juga : 15 Ribu Terlalu Sedikit, Rano Karno Sebut akan Ada 50 Ribu Pendatang Mengadu Nasib di Jakarta

Pemanfaatan layanan kesehatan termasuk layanan kesehatan ibu juga meningkat. “Perempuan kini lebih mungkin untuk melakukan kunjungan antenatal, mendapatkan layanan dari tenaga kesehatan terampil, dan melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,” tambahnya.

TIGA KUNCI UTAMA

Baca juga : Kemendukbangga/BKKBN Bekerja Sama dengan KPPMI/BPPMI Kelola Program Banggakencana bagi Pekerja Migran dan Keluarganya

Wamen Isyana juga menyampaikan bahwa terdapat tiga kunci utama keberhasilan sistem JKN di Indonesia, yaitu penataan ulang sistem kesehatan dengan investasi yang memadai, dengan menempatkan layanan kesehatan primer sebagai prioritas kebijakan nasional; Kemitraan lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil, dan media untuk mendorong inovasi dan solusi. 

“penyusunan kebijakan dilakukan berbasis data, yang didukung oleh pengumpulan data, riset, pemantauan, dan evaluasi yang ketat, sehingga intervensi yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujar Wamen Isyana.

Dalam panel tersebut, Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN melaksanakan program pembangunan manusia yang komprehensif berbasis pendekatan siklus hidup manusia, melalui lima program unggulan.  Kelima inisiatif ini dirancang untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh tahapan kehidupan manusia.

Baca juga : Praktik Biopower dalam Pembangunan Kependudukan dan Kesehatan

“Program unggulan Kemendukbangga/BKKBN diantaranya GENTING yaitu Gerakan Pencegahan Stunting melalui pendekatan pentahelix, TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), LANSIA BERDAYA yaitu Program pemberdayaan lanjut usia, serta Supper App "Keluarga Indonesia” sebuah aplikasi digital terpadu untuk memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.

Sebagai penutup, Wakil Menteri mengajak seluruh negara anggota PBB untuk bersama-sama memperkuat komitmennya dalam mencapai cakupan kesehatan semesta, guna mewujudkan keadilan kesehatan bagi semua orang, di semua usia, sepanjang siklus kehidupan.(H-1)