Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, mewakili Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memimpin Delegasi Republik Indonesia dalam Sidang Commission on Population and Development (CPD) Sesi ke-58 yang diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, pada 7-11 April 2025.
Selain itu, pejabat yang turut menjadi peserta delegasi adalah Sekretaris Kementerian, Prof. Budi Setiyono, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, dan juga staf Fungsional Ahli Madya, Andi Panca. Ikut juga Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri, Dr. Penny Dewi Herasati sebagai anggota delegasi.
Commission on Population and Development (CPD) merupakan komisi yang didirikan oleh Economic and Social Council (ECOSOC) PBB pada 1994 yang merupakan penamaan ulang dari Population Commission. Anggota CPD merupakan perwakilan negara dari 47 Negara termasuk Indonesia.
Sidang CPD Sesi ke-58 mengangkat tema 'Ensuring Health Lives and Promoting Well-being for All at All Ages' yang berfokus pada pentingnya memastikan kehidupan sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua orang di segala usia.
Sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia, Wakil Menteri berkesempatan menyampaikan pernyataan nasional yang menyoroti tiga substansi pokok, yaitu: Capaian Indonesia dalam SDGs dan ICPD Program of Action, dengan mencatatkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dan keberhasilan dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak. Kemudian, Cakupan Layanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang semakin luas, dengan penekanan pada akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Wamen juga menyampaikan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang mencakup penguatan layanan kesehatan universal, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan sosial, serta upaya menanggulangi kemiskinan dan kekurangan gizi, seperti melalui program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis.
Wakil Menteri juga menegaskan pentingnya penguatan kerjasama multi-pihak, khususnya kerjasama Selatan-Utara, Selatan-Selatan, dan Triangular, untuk mendukung pencapaian SDGs dan ICPD Program of Action dalam menghadapi masalah kesehatan kependudukan.
Pada sesi Expert Panel I, yang membahas Laporan Sekretaris Jenderal mengenai program dan intervensi untuk pelaksanaan ICPD, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Prof. Budi Setiyono, menyampaikan upaya Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di setiap tahap kehidupan, antara lain melalui intervensi dini seperti Makan Bergizi Gratis, Pencegahan Penyakit dengan cek kesehatan gratis, peningkatan perencanaan keluarga, perbaikan perawatan maternal, dan peningkatan usia minimal menikah.
Prof. Budi juga menekankan keberhasilan Indonesia dalam mencapainya Cakupan Layanan JKN yang kini telah mencapai 96%. Keberhasilan ini tidak terlepas dari integrasi digital (platform e-health), peran pekerja kesehatan masyarakat, serta kemitraan publik-swasta yang memastikan akses kesehatan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Indonesia juga memastikan keberagaman sumber pendanaan, dengan menarik dana dari investasi domestik dan kolaborasi global. Pendekatan ini menjadikan intervensi yang dilakukan inklusif dan berkelanjutan, terang Prof. Budi di akhir intervensinya.
Sidang CPD ke-58 yang dihadiri oleh Delegasi dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga didampingi Kementerian Luar Negeri juga akan melakukan berbagai pertemuan bilateral untuk memperkuat dan memperluas kerjasama, antara lain dengan Direktur Eksekutif UNFPA Pusat, serta delegasi dari Namibia, Jepang, Filipina, dan Fiji.
Selain pertemuan bilateral, wakil Menteri juga akan menjadi pembicara pada kegiatan side event yang dijadwalkan akan dilangsungkan pada rangkaian kegiatan CPD sesi- 58 tahun ini. (H-1)
Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi menolak undangan Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza. Apa alasan di baliknya?
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta, Rabu (14/1), menyampaikan klarifikasi terkait perkembangan unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi Iran.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak pemerintah Iran segera menghentikan seluruh bentuk kekerasan dan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Pakar PBB mengecam pelanggaran HAM berat di Iran, termasuk penggunaan kekuatan mematikan dan ancaman hukuman mati bagi demonstran. Simak laporan lengkapnya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron kecam kebijakan Trump tarik AS dari 66 organisasi internasional & isu Greenland. Peringatkan krisis kepemimpinan global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved