Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEKRETARIS Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres mengutuk pembunuhan ribuan orang yang terjadi di Jalur Gaza sejak berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Ia menyerukan agar kedua belah pihak kembali ke meja perundingan.
"Guterres mengutuk pembunuhan yang dilaporkan terjadi terhadap lebih dari seribu orang, termasuk wanita dan anak-anak, sejak kolapsnya gencatan senjata," kata Stephane Dujarric selaku Juru Bicara Sekjen PBB itu pada Rabu (2/4) waktu setempat.
Guterres disebut terkejut mendengar serangan tentara Israel terhadap konvoi medis dan darurat di Gaza pada 23 Maret, yang menewaskan 15 tenaga kesehatan dan pekerja kemanusiaan. Sebanyak 408 pekerja bantuan tewas di Gaza sejak Oktober 2023, sekitar 280 di antaranya staf PBB.
"Guterres memberikan penghormatan kepada semua pekerja kemanusiaan yang tewas dalam konflik ini, dan menuntut penyelidikan penuh, menyeluruh, dan independen," lanjut Dujarric.
Dujarric menambahkan, Guterres kembali menyerukan agar gencatan senjata segera diterapkan kembali, semua sandera segera dibebaskan tanpa syarat, akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Gaza diberikan.
Sementara itu, Dewan HAM PBB mengesahkan sebuah resolusi untuk menuntut pertanggungjawaban dan keadilan atas kondisi HAM di wilayah Palestina yang diduduki Israel, Resolusi tersebut disahkan dalam sesi ke-58 Dewan Ham PBB, Rabu.
Sebanyak 27 negara anggotanya, termasuk Indonesia menyetujui resolusi tersebut. Sementara itu, 4 negara lainnya yaitu Ceko, Ethiopia, Jerman, dan Makedonia Utara menolaknya.
Resolusi tersebut menyerukan penghentian penjajahan Israel atas tanah Palestina sebagaimana nasihat hukum Mahkamah Internasional (ICJ), pembebasan blokade Jalur Gaza oleh Israel, serta kecaman terhadap Israel yang melanggar gencatan senjata.
Resolusi Dewan HAM PBB juga menegaskan lagi bahwa pengusiran paksa warga Palestina dan eksploitasi kelaparan sebagai alat perang merupakan hal yang ilegal.
Di sisi lain, semua toko roti yang didukung oleh Program Pangan Dunia (World Food Program/WFP) PBB yang berjumlah 25 toko, telah ditutup, demikian menurut pengumuman badan itu pada Selasa (1/4). Penutupan akibat blokade perbatasan berkepanjangan oleh Israel.
"Di sini, roti adalah kehidupan. Namun sekarang, itu pun sudah tidak ada lagi," kata Abdul Hadi (35), seorang ibu lima anak, dengan suara bergetar. "Yang lebih buruk lagi, saya tidak punya tepung untuk memberi makan anak-anak saya." (Fer/I-1)
PBB menyampaikan laporan terbaru mengenai kondisi memprihatinkan di Jalur Gaza, Palestina. Berdasarkan data OCHA, hampir seluruh wilayah Gaza kini berada di bawah kendali militer Israel.
Krisis kemanusiaan Gaza semakin parah, lebih dari 100 organisasi kemanusiaan memperingatkan kelaparan massal.
Tank Israel memasuki Deir al-Balah di Gaza tengah untuk pertama kalinya dalam 21 bulan perang. PBB perkirakan 80 ribu warga harus dievakuasi.
PBB kembali mendesak pencabutan blokade yang diberlakukan Israel atas wilayah Gaza dan menekankan pentingnya akses untuk pengiriman bantuan.
OCHA mengecam perintah evakuasi massal yang dikeluarkan Israel di wilayah Deir el-Balah, Gaza Tengah.
Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Gaza. Sedikitnya 67 warga tewas saat berebut bantuan PBB, sementara kelaparan semakin parah dan rumah sakit kewalahan.
SEDIKITNYA 798 warga Palestina tewas oleh pasukan militer Israel selagi mereka mengakses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak akhir Mei 2025.
LAPORAN baru dari Israel menuduh Hamas menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang selama serangan 7 Oktober. Namun, seorang pejabat tinggi PBB membantahnya.
AMERIKA Serikat (AS) mengumumkan sanksi terhadap Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved