BKKBN Aceh Terjunkan Kader Genre Atasi Trauma Anak di Pengungsian dan Kawal Ibu Hamil

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh bergerak cepat memberikan layanan trauma healing serta pendampingan khusus bagi kelompok rentan di sejumlah titik pengungsian pascabencana. Langkah ini difokuskan untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak serta menjamin kesehatan reproduksi ibu hamil di tengah keterbatasan fasilitas.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh, Safrina Salim, mengungkapkan bahwa suasana tenda pengungsian yang padat seringkali memicu stres tinggi, terutama bagi anak-anak dan remaja.

"Kami berupaya memecah kejenuhan dan stres mereka melalui gerakan serta permainan sederhana. Tujuannya agar mereka bisa bersenang-senang dan sejenak melupakan trauma akibat kondisi yang dihadapi," ujar Safrina, Minggu (21/12).

Baca juga : Mee Bu Gateing, Jurus Bireuen Melawan Stunting

Dalam menjalankan misi kemanusiaan ini, BKKBN melibatkan para Kader Generasi Berencana (Genre) sebagai motor penggerak. Menggunakan alat peraga sederhana seperti balon dan bola, tim ini melakukan pendekatan emosional yang efektif bagi anak-anak di pengungsian.

Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.

"Lokasi yang saat ini masih dalam proses penjangkauan lebih lanjut adalah Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues," tambahnya.

Baca juga : Cuaca Ekstrem dan Risiko Listrik Menuntut Kewaspadaan Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatra

Selain pemulihan trauma, BKKBN memberikan perhatian intensif kepada ibu hamil dan mereka yang baru saja melahirkan. Salah satu titik fokus penanganan berada di Pidie Jaya, di mana layanan pos kesehatan disiagakan persis di depan kompleks pengungsian guna mempercepat akses medis.

"Pendampingan ini sangat krusial agar meskipun berada di pengungsian, proses kehamilan dan pascamelahirkan tetap terpantau dengan standar kesehatan yang layak," pungkas Safrina.

BKKBN Aceh berkomitmen untuk terus menyisir area pengungsian lainnya guna memastikan tidak ada kelompok rentan yang terabaikan, terutama dalam pemenuhan hak kesehatan psikologis dan reproduksi. (P-5)