Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
JIKA dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal ini dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.
Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.
“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis," ungkap Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post, Senin (7/8).
Baca juga: Demokrasi, Melek Fungsional dan Melek Politik
"Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia,” kata Airlangga.
Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter," jelasnya.
"Ini menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat," jelas Airlangga.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,3% di 2023
Menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.
Penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi.
"Indonesia percaya bahwa dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa," katanya.
“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD10,000. Dan juga dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN,” ujar Menko Airlangga.
Kebijakan yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Baca juga: Ekonomi Triwulan Kedua 2023 Tumbuh 5,17%
Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.
“Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021, Cofounder and Publisher of The Jakarta Pos, CEO The Jakarta Pos, Chief Editor of The Jakarta Pos, dan Executive Director of the Center for Strategic and International Studies. (RO/S-4)
Pada semester pertama 2025 ini, tiga lembaga pemeringkat skor kredit internasional memberikan outlook stabil terhadap Indonesia, yakni Moody’s (Baa2), Fitch (BBB), dan S&P (BBB).
PROSES perundingan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai kesepakatan tarif perdagangan telah ditempuh melalui tahapan yang panjang dan inklusif.
Menko Airlangga juga mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara dengan cadangan batubara yang besar, tidak hanya mengandalkan batubara sebagai sumber energi
Presiden Prabowo turut meminta agar Malaysia membangun fasilitas lintas batas seperti yang telah dilakukan Indonesia
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah komoditas yang tengah diperjuangkan agar mendapat tarif impor lebih rendah dari 19% saat masuk ke pasar Amerika Serikat (AS).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved