Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
JIKA dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal ini dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena ini terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.
Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.
“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis," ungkap Menteri Koordinator Bidang (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post, Senin (7/8).
Baca juga: Demokrasi, Melek Fungsional dan Melek Politik
"Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multi partai di dunia,” kata Airlangga.
Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi.
"Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20% peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter," jelasnya.
"Ini menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat," jelas Airlangga.
Baca juga: Pemerintah Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,3% di 2023
Menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia ingin memimpin dengan memberi contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.
Penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi.
"Indonesia percaya bahwa dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat yang luar biasa bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa," katanya.
“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas USD10,000. Dan juga dengan kepemimpinan Indonesia dalam G20 dan ASEAN,” ujar Menko Airlangga.
Kebijakan yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi
Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
OECD yang beranggotakan negara maju senantiasa mempromosikan standar regulasi dan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Baca juga: Ekonomi Triwulan Kedua 2023 Tumbuh 5,17%
Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.
“Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” pungkas Menko Airlangga.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2021, Cofounder and Publisher of The Jakarta Pos, CEO The Jakarta Pos, Chief Editor of The Jakarta Pos, dan Executive Director of the Center for Strategic and International Studies. (RO/S-4)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons soal pembatasan harga gas bumi tertentu (HGBT). Apabila suplai gas terbatas untuk industri, pemerintah memberi izin untuk impor
Airlangga Klaim Ekonomi Indonesia jadi Referensi Negara ASEAN
Airlangga Hartarto menilai IGK Manila punya peran dan jasa dalam perkembangan olahraga wushu di Indonesia
Presiden rabowo Subianto menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,12% sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN.
Dari jumlah tersebut, 70% merupakan batu bara berkualitas rendah, sedangkan sisanya adalah batu bara berkualitas sedang dan tinggi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah menargetkan total investasi sebesar Rp13.000 triliun pada periode 2025-2029.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved