Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi sebagai sosok calon wakil presiden (cawapres) potensial. Hal ini ditopang pengalaman kepemimpinan dan kerja nyata yang dimiliki oleh pemimpin andalan dan kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut dalam skala nasional serta internasional.
Ade mengatakan pengalaman kepemimpinan dan kerja nyata yang dimiliki oleh Erick Thohir itu dinilai mampu membuat para calon presiden (capres) untuk berlomba-lomba untuk meminang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Sosok Erick Thohir ini punya reputasi dan pengalaman yang menjanjikan dan itu menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan oleh kandidat capres," kata Ade dalam keterangannya Kamis (17/8).
Baca juga: Ini Alasan Menteri Basuki Usil dengan Menteri BUMN Erick
Di samping itu, Erick Thohir juga mempunyai elektabilitas yang sangat menjanjikan sebagai cawapres. Beberapa hasil survei menunjukkan nama Erick Thohir kerap merajai bursa cawapres dengan perolehan angka yang tinggi.
Salah satunya dari Lembaga Survey & Poling Indonesia (SPIN) periode Juli 2023 terlihat elektabilitas Erick Thohir berada di posisi pertama. Ia berhasil mendapatkan torehan angka sebesar 21,3 persen mengalahkan kandidat lainnya seperti Khofifah, Mahfud MD, dan Muhaimin Iskandar.
Baca juga: Erick Thohir Kaji Aturan WFH di BUMN
Maka tak heran dengan modal tersebut, Erick Thohir menjadi cawapres rebutan di pilpres. Terlebih lagi, baru-baru ini Ketum PSSI ini dibicarakan oleh berbagai pihak untuk maju menjadi cawapres dari capres Prabowo Subianto di kontestasi demokrasi mendatang.
Hal itu didukung semenjak Partai Amanat Nasional (PAN) memasuki Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan tersebut. Sebagaimana diketahui, partai berlambang matahari tersebut sudah lama mendukung Erick Thohir untuk maju menjadi cawapres.
Menanggapi hal tersebut, dalam kesempatan berbeda eks Presiden Inter Milan ini menyampaikan akan maju jika telah mendapatkan ‘izin dari orang tua’. Menurutnya Pilpres 2024 mendatang diisi oleh para capres berkompeten untuk melanjutkan visi dan misi pemerintahan saat ini.
"Ketiga bakal capres juga memiliki visi dan misi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Siapapun pemimpinnya tidak perlu saling menyalahkan. Justru, jika kebijakan itu bagus, maka jangan diubah dan harus dilanjutkan," ungkap Erick. (Z-7)
PARA peserta didik (serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Tingkat Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg Ke-65 diminta mengaplikasikan dan mengintegrasikan teori dan praktik kepemimpinan
MEMBEKALI generasi muda dengan jiwa kepemimpinan disebut bisa menjadi langkah awal untuk memberantas kemiskinan di Indonesia di masa depan.
Kepemimpinan bukanlah kebetulan, melainkan disiplin yang harus dibangun secara sadar dan sistematis.
Putri Otonomi Indonesia (POI) 2025 adalah kompetisi yang menjadi wadah putri-putri daerah untuk unjuk talenta dan kepemimpinan di tingkat nasional.
BEBERAPA pakar inovasi kepemimpinan menyampaikan bahwa tantangan terbesar kepemimpinan hari ini yaitu memimpin perubahan di tengah dunia yang tengah berubah.
Misi yang dibawa Didit sejalan dengan agenda Prabowo untuk merangkul semua pihak setelah terpilih menjadi Presiden RI.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
"Dari segi teoretis dan data empiris, pemilu yang baru dilaksanakan ini justru merugikan kualitas demokrasi."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved