Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
AMERIKA Serikat (AS) sebagai salah satu pusat utama dalam ekosistem kripto, menjadikan kebijakan pemerintah AS memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar kripto di tingkat global.
Berbagai langkah yang diambil pemerintah AS secara langsung mempengaruhi regulasi, adopsi, dan perkembangan mata uang kripto secara keseluruhan.
Ronny Prasetya, Direktur Utama Bittime, mengatakan, “Sebagai salah satu pusat serta kiblat ekonomi dunia, Amerika Serikat serta kebijakannya memiliki pengaruh kuat terhadap kondisi pasar kripto baik secara domestik, ataupun global."
Baca juga: PINTU Dorong Akselerasi Adopsi dan Investasi Kripto Indonesia
"Pengaruh ini hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari regulasi, lembaga atau badan regulator, penggunaan, hingga pastinya perusahaan dan berbagai proyek aset kripto yang berbasis di Amerika Serikat,” kata Ronny dalam keterangan, Jumat (6/10).
Langkah - langkah regulasi yang diambil oleh pemerintah AS, terutama oleh lembaga seperti Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), memengaruhi bagaimana kripto diperdagangkan dan diinvestasikan di seluruh dunia.
Kebijakan AS juga mempengaruhi adopsi kripto oleh institusi keuangan dan perusahaan multinasional, dimana kebijakan AS seringkali menjadi kiblat dalam penetapan regulasi terkait aset kripto yang secara langsung menciptakan hubungan erat antara regulasi AS dengan pasar aset kripto.
Government Shutdown
Beberapa waktu lalu, pemerintah Amerika Serikat sempat menghadapi situasi yang sangat serius dengan adanya wacana untuk melakukan government shutdown.
Hal ini dipicu oleh keadaan dalam Kongres dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan anggaran federal yang berpotensi menimbulkan adanya penghentian sebagian operasi pemerintahan federal. Situasi ini telah menciptakan ketidakpastian yang signifikan di seluruh negeri dan berdampak pada berbagai sektor ekonomi, termasuk pasar aset kripto.
Saat ini, kondisi tersebut sudah dipastikan berakhir dengan adanya kesepakatan dalam Kongres AS mengenai anggaran. Terlepas dari hal ini, government shutdown pastinya memiliki dampak terhadap pasar aset kripto dimana menurut Ronny,
"Jika government shutdown di Amerika Serikat benar - benar terjadi, maka situasi ini akan mempengaruhi banyak aspek ekonomi, termasuk pasar aset kripto. Ketidakpastian politik dan ekonomi dapat memicu volatilitas yang lebih besar di pasar kripto."
Baca juga: The Fed Pertahankan Suku Bunga, Pasar Kripto Dinilai Bakal Stabil
Ronny juga menyoroti beberapa dampak kunci dari government shutdown pada pasar aset kripto seperti meningkatnya volatilitas aset kripto itu sendiri.
Ketidakpastian politik dan ketidakmampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi pentingnya dapat memicu volatilitas yang lebih besar dalam harga aset kripto. Investor mungkin menjadi lebih cemas dan cenderung menjual atau membeli dengan cepat, memengaruhi harga-harga aset digital.
Hal tersebut juga ditambah dengan adanya ketidakstabilan politik akibat rencana government shutdown yang akan dilakukan pemerintah AS ini dapat mempengaruhi perkembangan regulasi terkait aset kripto.
Kebijakan dan peraturan baru yang dapat mempengaruhi industri ini mungkin tertunda atau terhambat selama government shutdown.
Namun di sisi lain, beberapa investor bisa saja melihat situasi ini sebagai peluang untuk berinvestasi pada aset kripto.
Karena harga aset kripto yang berpotensi mengalami penurunan selama periode ketidakpastian dapat menjadi waktu yang baik untuk membeli dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan.
Baca juga: Platform Pasar Kripto Reku Jangkau Pengguna di Lebih 500 Kota
Tidak dapat dipungkiri, pasar aset kripto telah menjadi semakin penting dalam ekosistem keuangan global dan memiliki dampak yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir.
Oleh karena itu, ketika situasi politik seperti adanya ancaman government shutdown terjadi, tentu saja secara tidak langsung akan dapat merembet ke pasar kripto dan mengubah perilaku investor.
Oleh karena itu, Ronny Prasetya juga menekankan pentingnya diversifikasi portofolio dan pengetahuan yang kuat bagi investor aset kripto. "Investor harus selalu memahami risiko yang terlibat dalam aset kripto dan memiliki rencana yang baik dalam menghadapinya," katanya.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi politik dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi pasar aset kripto. Kami juga berharap para investor untuk terus memantau perkembangan situasi ini dan mengambil tindakan bijaksana dalam menjalankan aktivitas investasi mereka, dan lakukan analisis sebelum memilih aset investasi,” tutup Ronny. (RO/S-4)
Pimpinan DPR diklaim telah mengetahui nama calon bubes tersebut. Tetapi sosok itu belum bisa diungkap ke publik.
Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.
Nasir juga mengapresiasi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang legawa dengan putusan Presiden Prabowo.
DIM RUU KUHAP tersebut sehingga hanya tinggal menunggu pembahasan selanjutnya bergulir di parlemen.
Papua Tengah masih menempati urutan kedua tertinggi dalam tingkat buta huruf di Indonesia.
Langkah membantu pemerintah merupakan salah satu wujud kepedulian PKS,
Militer AS mengumumkan pemimpin senior ISIS Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani dan kedua putranya tewas dalam serangan di Suriah.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
AS menuduh Hamas tidak menunjukkan keseriusan dalam merespons proposal gencatan senjata yang telah dibahas selama lebih dari dua pekan.
Skema kerja sama merupakan bagian dari kesepakatan tarif timbal balik antara kedua negara.
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved