Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta agar penyelenggaraan dan pelayanan jemaah haji pada 2023 disiapkan secara optimal.
Pasalnya, kuota jemaah haji Indonesia pada tahun ini sudah kembali normal, yakni sebanyak 221.000 orang. Adapun 61.000 orang lebih di antaranya merupakan jemaah lansia.
"Pelayanan harus optimal, ini menyangkut masalah kesehatan, bimbingan haji, pemondokan, tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga cateringnya," jelas Ma'ruf dalam keterangan pers, Minggu (19/2).
Baca juga: Kloter Pertama Berangkat Mei, Ini Jadwal Perjalanan Haji 2023
Wapres pun meminta pelayanan ibadah haji yang sudah baik untuk dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sedangkan, yang masih kurang untuk segera dievaluasi.
Apalagi, setelah ditingkatkannya biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji tahun ini sebesar Rp49,8 juta atau 55,3% dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).
"Pelayanan memang karena terkait ongkos haji dan biaya lainnya. Oleh karena itu, saya meminta terus dievaluasi," pungkas Ma'ruf.
Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Dengar Suara Masyarakat terkait Biaya Haji
Untuk pelayanan jemaah haji selama di Arab Saudi, lanjut dia, juga harus terus diupayakan. Mengingat, kuota haji sudah kembali normal, pelaksanaan haji pada tahun ini akan seperti sebelumnya.
Berbagai upaya harus dilakukan, terutama untuk mengurai kepadatan menuju Masjidil Haram. Dahulu, disediakan bus, namun belakangan bus tidak bisa jalan karena terlalu ramai.
"Sudah lebih bagus untuk penanganannya di Arafah dan Mina. Dahulu pernah terjadi tempat pemondokan jauh sekali. Sekarang sudah hampir tidak ada yang jauh," sambung dia.(OL-11)
Jika mendaftar haji plus, perkiraan waktu tunggu keberangkatan biasanya berkisar antara 5 hingga 9 tahun.
Direktur Sales & Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Anton Sukarna mengungkapkan masa tunggu haji yang panjang perlu diantisipasi dengan persiapan yang matang sejak dini.
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan strategis nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pembekalan strategis kepada Bupati Indramayu Lucky Hakim.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved