KESADARAN masyarakat tentang kebijakan pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diterapkan secara efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Namun, sering kali kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah masih kurang, sehingga kebijakan yang dibuat sering kali tidak dapat diterapkan dengan baik.
Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran tentang kebijakan pemerintah sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memperoleh dukungan yang memadai dari masyarakat.
Adapun dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah adalah tujuan yang baik, patut dipahami bahwa ada potensi masalah yang dapat muncul dalam upaya tersebut.
Beberapa masalah yang mungkin terjadi antara lain, Pertama, komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi menjadi tidak efektif antara pemerintah dan masyarakat hal ini dapat menimbulkan masalah dalam kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Pemerintah seringkali dianggap tidak memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan tidak bisa diterima oleh masyarakat secara efektif. Oleh karenanya, perlu adanya komunikasi yang lebih baik dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat.
Kedua, kurangnya akses informasi. Kurangnya akses informasi juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemeirntah. Terkadang, pemerintah tidak menyediakan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat tidak memahami kebijakan pemerintah dan tidak dapat membantu dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ketiga, adanya keterbatasan pemahaman masyarakat. Keterbatasan masyarakat tentang kebijakan pemerintah dapat menjadi masalah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah. Masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kebijakan pemerintah akan sulit untuk memahami implikasi dan konsekuensi terhadap kebijakan tersebut. Oleh karenanya, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah.
Hal keempat, adalah kurangnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga menimbulkan masalah. Masyarakat perlu memahami bagaimana kebijakan diterapkan dan bagaimana hasil dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika kurang adanya transparansi, masyarakat akan sulit untuk memahami kebijakan pemerintah dan sulit memberikan dukungan.
Humas pemerintah memegang peranan yang penting dalam membangun hubungan yang baik dengan publik. Komunikasi yang efektif merupakan kunci utama untuk membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Terlebih, dalam era digital seperti sekarang ini. tantangan dalam membangun efektivitas komunikasi humas semakin kompleks. Penerapan psikologi sosial sebagai pendekatan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi humas pemerintah di era digital menjadi hal yang semakin penting termasuk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah.
Menurut Allport (1968) menjelaskan bahwa psikologi sosial sebagai sebuah cabang ilmu psikologi yang digunakan untuk dapat memahami, menjelaskan, dan memprediksi bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu-individu dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, dan tindakan-tindakan orang lain yang dilihatnya, atau bahkan hanya dibayangkannya.
Sementara McDougall (dalam Rogers, 2003) melalui penelitiannya menggunakan experimental social psychology, ia menjelaskan tentang perilaku manusia dimana emosi, perasaan, imaji dan ide sebagai level ketidaksadaran dan kesadaran menurutnya adalah sebagai sesuatu yang disebabkan oleh adanya sebuah pengenalan akan sesuatu. Oleh karenanya, individu merupakan hasil dari dorongan biologis dan adanya desakan kultural untuk menjadi beradab.
Dalam kondisi tersebut, dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk dalam menerima atau menolak kebijakan pemerintah. Maka dalam hal teori ini, sebuah pesan dan informasi tentang kebijakan pemerintah perlu disampaikan dengan cara yang memperhatikan pada kebutuhan untuk diterima secara norma kelompok sosial. Pesan informasi yang demikian perlu lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat.
Psikologi sosial dapat membantu humas pemerintah dalam memahami sikap publik terhadap suatu isu. Dalam hal ini, humas pemerintah harus memahami sikap publik terhadap suatu isu untuk menentukan strategi komunikasi yang efektif. Psikologi sosial dapat membantu humas pemerintah untuk memahami pola pikir dan sikap publik melalui penelitian, observasi, dan interaksi.
Dalam tugasnya, Humas Pemerintah perlu mampu memprediksi dan merespon dengan baik tanggapan publik terhadap kebijakan pemerintah. Di era digital, tugas ini semakin kompleks karena informasi dapat menyebar dengan cepat dan luas melalui media sosial dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi sosial dalam meningkatkan kompetensi Humas Pemerintah menjadi sangat penting.
Beberapa prinsip psikologi sosial ini dihimpun dari beberapa teori dan tokoh psikologi sosial, antara lain: Pertama, prinsip kognitif. Prinsip kognitif dalam psikologi sosial menurut Albert Bandura, menekankan pada bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan. Humas Pemerintah harus memahami bagaimana informasi diproses oleh publik, sehingga dapat menyampaikan pesan yang jelas dan mudah dimengerti. Mereka juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesan pertama dan bias kognitif yang dapat memengaruhi persepsi publik.
Prinsip kedua, prinsip identitas. dalam psikologi sosial menekankan pada bagaimana individu mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan kelompok tertentu. Humas Pemerintah harus memahami identitas publik dan bagaimana identitas tersebut dapat memengaruhi persepsi mereka terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, Humas Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaruh dari kelompok sosial dan budaya yang ada di masyarakat.
Prinsip ketiga, Prinsip Pengaruh. menekankan pada bagaimana individu mempengaruhi orang lain dalam kelompok. Humas Pemerintah perlu memahami pengaruh sosial dan budaya dalam masyarakat, termasuk pengaruh dari tokoh-tokoh masyarakat dan influencer di media sosial. Dalam hal ini, Humas Pemerintah dapat mengoptimalkan pengaruh ini untuk meningkatkan persepsi positif terhadap kebijakan pemerintah.
Selain itu, humas pemerintah juga dapat memanfaatkan prinsip otoritas dalam psikologi sosial. Prinsip ini menunjukkan bahwa orang cenderung lebih menerima pesan dari orang yang dianggap berwenang. Dalam hal ini, humas pemerintah dapat membangun otoritas dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai dan kredibilitas dalam bidang mereka. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan.
Banyak prinsip-prinsip lainnya dalam pendekatan psikologi sosial yang dapat membantu humas pemerintah dalam upaya menjembatani peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk memahami kebijakan pemerintah.
Humas pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan informasi yang akurat, meningkatkan partisipasi masyarakat, membangun citra positif pemerintah, dan menjalin hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam konteks ini, pendekatan psikologi sosial dapat membantu humas pemerintah untuk memahami bagaimana masyarakat memeroses informasi dan mengambil keputusan.
Dengan memanfaatkan teori psikologi sosial, humas pemerintah dapat memperkuat pesan-pesan yang disampaikan, meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat identitas sosial masyarakat, dan memanfaatkan kelompok referensi dalam masyarakat.
Dengan cara ini, humas pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan pemerintah secara efektif dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pendekatan psikologi sosial dalam bidang humas pemerintah menjadi diperlukan untuk membantu meningkatkan dukungan kepada masyarakat terhadap penyampaian kebijakan pemerintah. (RO/OL-09)
