Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
DEWAN Pers sudah merampungkan draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Penerbit atau Publisher Right. Hal itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Hari Pers Nasional (HPN) 2023.
Adapun regulasi tentang Hak Penerbit secara garis besar terdiri dari substansi kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers. Ini bertujuan mendukung jurnalisme berkualitas, sekaligus keberlanjutan industri media mainstream.
Baca juga: Presiden: Penyusunan Perpres Keberlanjutan Industri Pers Harus Rampung Sebulan
Pengamat komunikasi Agus Sudibyo menilai kehadiran perpres tersebut sangat penting bagi perkembangan media mainstream. Hak Penerbit diharapkan bisa menyehatkan industri media di tengah disrupsi teknologi digital.
"Perpres ini salah satu pilar penting untuk mewujudkan media sustainability," ujarnya saat dihubungi, Minggu (19/2).
Menurut dia, perpres tersebut menjadi bukti kehadiran negara dalam melindungi media massa. Untuk terus memberikan informasi yang berkualitas, ekosistem media perlu diperbaiki.
Baca juga: Polemik Demokrasi Menjelang Satu Tahun Pemilu 2024
"Negara hadir untuk menyehatkan ekosistem media, mengurai keadaan monopolistik dan sentralistik industri media nasional," imbuh Agus.
Dengan adanya rancangan aturan itu, keberlanjutan media konvensional di Tanah Air bisa tetap terjaga. Media diharapkan tetap bertumbuh dan memberikan informasi positif di tengah maraknya hoaks.(OL-11)
Abdul menyebut penulis melaporkan soal kolomnya yang terbit hari 22 Mei dan peristiwa yang mengikutinya.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
MENTERI Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyambut komposisi Pengurus Dewan Pers baru Periode 2025-2028 yang dipimpin oleh Komaruddin Hidayat.
dewan pers
Tian membuat berita atas pesanan Advokat Junaedi Saibih yang juga menjadi tersangka lain dalam kasus ini. Dia mendapatkan keuntungan atas pekerjaan itu.
Kedua pihak juga sepakat untuk menyediakan ahli dari Dewan Pers. Dua instansi itu juga sepakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Denda tersebut karena Google gagal menghormati komitmen yang dibuat pada tahun 2022 dan menuduh mereka tidak bernegosiasi dengan iktikad baik dengan penerbit berita
PERATURAN presiden soal hak penerbit atau publisher rights bisa menguntungkan semua pihak dan mendorong jurnalisme berkualitas apabila semua pihak turut terlibat dalam perumusan
“Saya rasa harus kita minta perjelas kepada Kominfo, Menteri atau Wakil Menteri Kominfo. Dewan Pers saat ini menunggu,” ungkapnya
Naskah peraturan presiden tentang publisher right atau hak penerbit masih menunggu tanda tangan presiden. Jokowi mengaku tidak mudah merumuskan peraturan itu.
Wapres mengaktan publisher right dinilai dapat mendorong hubungan yang sehat antara media dan platform digital.
DIREKTUR Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong menuturkan pihak pemerintah masih berupaya mencari jalan tengah soal pro dan kontra pengesahan perpres
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved