Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan mendukung regulasi yang memuat publisher right atau hak penerbit. Aturan itu dinilai dapat mendorong hubungan yang sehat antara media dan platform digital.
"Soal publisher right itu saya dulu sudah mendukung," ujar wapres pada media di sela-sela kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur, Kamis (10/8).
Wapres menuturkan ia telah bertemu dan berdiskusi dengan para penerbit, pimpinan redaksi dan perwakilan media. Aspirasi dari media massa, terang wapres, akan ia sampaikan pada Presiden Joko Widodo.
Baca juga: Hadiri Haul ke-514 Sunan Bonang, Wapres Ingatkan Kembali Pentingnya Merawat Toleransi
Seperti diberitakan, rancangan pemerintah berencana memberlakukan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Hak Penerbit (Publisher Rights) yang bertujuan mendukung jurnalisme berkualitas. Peraturan itu akan mewajibkan platform digital, seperti Google dan Facebook, untuk memastikan bahwa konten berita yang mereka distribusikan mendukung jurnalisme yang berkualitas, demokratisasi, serta prinsip keberagaman.
"Saya sudah menyampaikan kepada presiden dan sekarang sebenarnya rancangannya sudah ada di tangan presiden, jadi masih menunggu, saya nanti akan saya tanyakan kepada presiden," janji Wapres Amin.
Baca juga: Wapres Tegaskan Pemerintah tidak akan Intervensi Putusan Ringan Ferdy Sambo
Wapres menegaskan komitmennya mendukung Perpres tentang Hak Penerbit sebagaimana hasil pertemuan dengan perwakilan media. Ia mengungkapkan rancangan aturan itu sudah ada di meja presiden.
" Sudah sampaikan kepada presiden, sudah diproses dan sekarang sudah ada di meja presiden," terang wapres. (Z-3)
Denda tersebut karena Google gagal menghormati komitmen yang dibuat pada tahun 2022 dan menuduh mereka tidak bernegosiasi dengan iktikad baik dengan penerbit berita
Secara garis besar, regulasi tentang Hak Penerbit mencakup kewajiban platform digital untuk bekerja sama dengan perusahaan pers.
Usman Kansong mengatakan bahwa draft Publisher Right sudah sampai pada tahap akan di finalisasi.
ISD Council mendukung proses konstruktif melalui dialog dan konsultasi publik terhadap rancangan peraturan tersebut. Namun demi membangun jurnalisme yang berkualitas.
KETUA Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, adanya peraturan presiden mengenai publisher rights yang tengah digodok pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik
KETUA Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Internasional Dewan Pers Agus Sudibyo menyatakan, di banyak negara, tidak adanya regulasi membuat posisi publisher lemah menghadapi Google
Sudah menjadi kewajiban semua pihak untuk menyukseskan hajatan besar ini dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Menkominfo menegaskan, ‘penyakit kedua’ yang menyertai pandemi Covid-19 itu menimpa pada orang yang tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan dari mana sumbernya.
Klub geram karena mereka membuat berita terkait kondisi ruang ganti yang tidak lagi harmonis. Manajemen merasa kesal karena berita tersebut disiarkan tanpa memberikan kesempatan menanggapi.
Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menjadi pusat perhatian media Korea setelah foto editan netizen, menampilkan Shin Tae-yong mengenakan seragam Korpri.
Harga Mees Hilgers, yang menyentuh angka 7 juta euro, lebih mahal dibandingkan keseluruhan skuat Timnas Vietnam pada pergelaran Piala Asia lalu.
Media-media Korea Selatan menyebut pemecatan Shin tae-yong adalah imbas dari kegagalan Indonesia di Piala AFF 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved