PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan penyusunan peraturan presiden tentang keberlanjutan industri pers secara cepat. Ia menargetkan regulasi itu bisa selesai dalam satu bulan.
"Dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan," ujar Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Pers Nasional di Sumatra Utara, Kamis (9/2).
Baca juga: HPN 2023, Kemenkominfo Ajukan Regulasi Hak Penerbit
Demi memastikan pembahasan berjalan lancar, Kepala Negara bahkan bersedia ikut dalam sesi pembahasan secara langsung
"Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini," ucapnya.
Menurutnya, perpres itu sangat mungkin diselesaikan dalam waktu singkat. Asalkan, semua pemangku kepentingan seperti Menkominfo, Dewan Pers dan tokoh-tokoh media arus utama bisa berkomunikasi secara intensif.
"Asal semua ketemu ya selesai. Cepet selesai. Saya kan tinggal menunggu drafnya. Draf masuk ke saya, saya tandatangani. Hanya ketemu saja masa nggak. Itu hanya beberapa poin saja yang perlu harmonisasi," jelas mantan wali kota Solo itu.
Hingga saat ini, belum ada bocoran terkait detil perpres keberlanjutan industri pers. Namun, diyakini, salah satu yang akan diatur dalam beleid tersebut adalah soal kerja sama antara perusahaan platform digital dan perusahaan pers. Platform-platform digital juga diwajibkan mendukung proses jurnalisme yang berkualitas.
Selain untuk menciptakan iklim usaha yang baik bagi media massa, regulasi tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga kualitas dan keaslian informasi yang beredar di masyarakat. (OL-17)
