Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEIRING rencana kebijakan pemberian insentif pembelian kendaraan listrik, PT Toyota Astra Motor (TAM) menyatakan bakal melakukan ekspansi bisnis teknologi kendaraan listrik untuk menggaet minat konsumen.
"Kami berencana ekspansi teknologi kendaraan elektrifikasi agar punya opsi bermobilitas di lebih banyak segmen," ungkap Head of Interactive Communication TAM Dimas Aska saat dihubungi, Selasa (21/2).
Adapun TAM memiliki 15 model mobil listrik dari Lexus dan Toyota, yang terdiri dari kendaraan bermotor listrik berbasis baterai listrik atau Battery Electric Vehicle (BEV). Lalu, dengan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).
Baca juga: Luhut: Regulasi Insentif Kendaraan Listrik Terbit Awal Maret
Harga yang dipatok pun bervariasi, yakni dimulai dari Rp400 jutaan untuk harga Jakarta Kijang Innova Zenix HEV. "Kami sudah ada dua BEV, satu di Lexus dan satu di Toyota. Cukup banyak hybrid EV. Bahkan sejak akhir tahun, mulai masuk ke lokal produksi dengan Kijang Innova Zenix Hybrid EV," imbuh Dimas.
Saat ini, TAM tengah menunggu kepastian regulasi terkait insentif pembelian kendaraan listrik. Kebijakan itu akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan pemerintah terbit pada awal Maret mendatang.
Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Beri Insentif Motor Listrik
Menurut Dimas, regulasi tersebut dibutuhkan industri sebagai acuan dalam perubahan ketentuan pembelian kendaraan listrik. Untuk pembelian mobil listrik baru, pemerintah akan menanggung pajak 10% dan 1% dibebankan ke konsumen
"Kami masih tunggu kepastian dan juga aturan detail rencana ini. Aturan dibutuhkan untuk memastikan kesiapan kami dalam pemasaran dan kemudahan konsumen ke depan," pungkasnya.(OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
Wamen UMKM Helvi Moraza menegaskan pentingnya penguatan ekosistem usaha, konektivitas rantai pasok, serta digitalisasi layanan agar UMKM
Sejumlah proyek percontohan microgrid terintegrasi berbasis PLTS disiapkan untuk area yang membutuhkan pasokan listrik besar tetapi masih terkendala akses jaringan listrik.
Tantangan terbesar freelancer saat ini bukan sekadar soal keahlian teknis, melainkan kemampuan beradaptasi.
AI telah berevolusi dari teknologi pendukung menjadi fondasi strategis dalam membangun daya saing brand.
Nama Michael Wisnu Wardhana mendadak menjadi perbincangan nasional setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran besar di Gedung Terra Drone.
Country head & Board of directors Marketing & Media Alliance (MMA) Indonesia, Shati Tolani, menekankan pentingnya bulan Ramadan 2026 menjadi pendorong utama industri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved