Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah memprioritaskan pemberian insentif bagi kendaraan listrik roda dua atau sepeda motor listrik.
“Tentu saja yang didahulukan akan motor dulu. Wong tadi yang mobil-mobil listrik saya tanya ngantri-nya ada yang setahun, ada yang 2 bulan, 6 bulan indent, apalagi diberi insentif,” kata Presiden Jokowi usai menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di Jakarta, hari ini.
Saat ini, kata Jokowi, antusiasme masyarakat untuk membeli kendaraan listrik cukup tinggi sebagaimana terlihat dari angka pemesanan kendaraan.
Sementara untuk besaran insentif kendaraan listrik hingga saat ini masih dihitung oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Insentif masih dihitung terus oleh Kementerian Keuangan, berapa yang pertama untuk mobilnya, dan berapa untuk motornya,” ujarnya.
Jokowi menjamin pemerintah akan melakukan perhitungan dan kalkulasi yang matang sebelum resmi menetapkan insentif kendaraan listrik.
Pemerintah mewacanakan untuk membangun ekosistem industri kendaraan listrik dalam negeri guna menerapkan sistem transportasi berbasis ramah lingkungan, sekaligus bagian dari transisi bangsa untuk meninggalkan penggunaan energi fosil.
Baca juga: Kemendag Pamerkan Produk Sepeda dan Minuman Berenergi di Cile
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan adopsi kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan konvensional yang saat ini mencapai hampir 70 miliar liter per tahun.
Menurut Luhut, pemerintah akan meningkatkan pangsa pasar kendaraan listrik di dalam negeri hingga 10 persen dari total kendaraan pada 2023-2024. Peningkatan pasar kendaraan listrik itu, dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya pemberian insentif pembelian dan konversi motor listrik serta pengurangan pajak untuk mobil listrik.
“Kami terus mendorong kendaraan listrik (EV). Tahun 2023-2024, kami akan mendorong pangsa pasar 10 persen untuk EV dan motor listrik. Dengan begitu kita bisa mengurangi emisi dan impor BBM," katanya dalam Mandiri Investment Forum (MIF) 2023 di Jakarta, Rabu (1/2).
Adapun untuk mencapai 10 persen pangsa pasar, penjualan kendaraan listrik harus mencapai sekitar 600 ribu unit untuk motor listrik, dan sekitar 100 ribu unit untuk mobil listrik.
Sedangkan,jumlah motor konvensional di Indonesia hingga akhir 2021 mencapai 118 juta unit dengan penjualan sebesar 6,5 juta unit/ per tahun, dan mobil konvensional mencapai 23 juta unit dengan penjualan sekitar 1 juta unit per tahun.(Ant/OL-4)
Manajemen daya dan pemilihan rute menjadi faktor penentu keselamatan mudik menggunakan motor listrik.
Pengendara disarankan menggunakan aplikasi peta digital untuk mengidentifikasi lokasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Ingin mudik tenang? Simak 6 tips aman meninggalkan motor listrik di rumah, mulai dari aturan MCB hingga level baterai ideal agar kendaraan tetap awet dan aman.
Ingin motor listrik tetap prima setelah mudik? Simak 6 tips penting merawat motor listrik saat ditinggal lama, mulai dari MCB hingga kesehatan baterai.
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi untuk menekan beban subsidi negara.
UNITED E-Motor resmi memperkenalkan RX6000 di Indonesia International Motor Show 2026 (IIMS) sebagai motor listrik dual-purpose yang memadukan karakter adventure dan kepraktisan urban.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved