Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Pramono Anung, mengatakan permasalahan pendataan adalah ini dari sengkarut penyaluran Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Lansia.
Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak tepat sasaran. Sejumlah warga di kawasan Menteng hingga Teuku Umar diketahui menerima bantuan sosial (bansos) tersebut.
Banyak keluhan di lapangan ketika anak dari para PRT tidak mendapatkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sanksi pencabutan pemberian dana bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar yang terlibat demo masih belum diberlakukan. Pihaknya masih berkoordinasi dengan pihak terkait.
NasDem mendorong agar Pemprov DKI Jakarta tidak memperbolehkan penerima bantuan sosial dalam bentuk KJP mengambil dana tunai
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pencairan KJP dipercepat. Hal itu menanggapi warga yang protes pencairan KJP belum dilakukan sejak 3 bulan lalu.
Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menerima keluhan langsung dari warga mengenai belum cairnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
SEJUMLAH orang tua murid mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedatangan menanyakan perihal Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Pada tahap akhir proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) menerima 25 pengaduan masyarakat DKI Jakarta.
WACANA duet Anies Baswedan - Kaesang Pangarep untuk Pilkada DKI ramai diperbincangkan. Jubir Relawan Anies mengatakan Anies masih fokus pada upaya solusi dari permasalahan rakyat Jakarta
Program KJP menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Pemprov DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengawasi program pangan murah yang tengah berlangsung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta tidak segan-segan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang terlibat aksi tawuran
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pastikan bakal mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus milik pelajar yang terlibat tawuran di Fly Over Pasar Rebo, Jakarta Timur.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mencairkan dana KJP, termasuk dana bantuanpendidikan masuk sekolah. Pencairan akan dilakukan secara bertahap.
Aspem Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Denny Ramdany akan mencabut KJP bagi pelajar yang membeli atau mengonsumsi miras.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mengungkapkan kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih menyisakan banyak masalah.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved