Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menonaktifkan 53 ribu peserta penerima bantuan sosial (bansos) pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Plt Kepala Disdik DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan adapun hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
“Pada gelombang dua ini menyisakan 130 ribu orang dan yang kami setujui memang layak menerima KJP Plus ada 77 ribuan, serta 53 ribuan itu kami anggap tidak layak untuk mendapatkan,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (14/7).
Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
Ia menjelaskan, verifikasi dan validasi data bakal terus dilakukan guna memastikan bantuan KJP Plus tepat sasaran.
Tim gabungan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Sosial (Dinsos) pun bakal dikerahkan untuk melakukan proses verifikasi.
“Program KJP Plus sifatnya dinamis menyesuaikan kondisi perekonomian masyarakat, sehingga jumlah penerima bergerak secara fluktuatif tergantung status sosial dan pendapatan ekonomi penerima yang akan terus diupdate secara berkala,” pungkasnya. (Far)
Masalah tawuran tidak cukup diselesaikan hanya dengan imbauan moral atau nasihat.
Tuhiyat juga menjelaskan gambaran umum Stasiun Harmoni yang akan menjadi salah satu stasiun penting di jalur utara MRT Jakarta. Kelak, Stasiun Harmoni memiliki panjang 252 meter.
Rano menjelaskan bahwa Jakarta membutuhkan kebijakan yang mampu menyatukan aspek pencegahan, pemberantasan, penanganan, serta rehabilitasi.
Kendala utama berada pada pengadaan tanah, baik melalui pembelian maupun pembebasan lahan, yang kerap berbenturan dengan realitas sosial dan ekonomi kota padat.
Fokus penataan tidak hanya menyentuh aspek estetika visual, tetapi juga penguatan fungsi infrastruktur dasar.
Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.
Prestasi langka ini menegaskan keunggulan pelajar Indonesia di panggung robotika global.
GURU Besar Literasi Budaya Visual FSRD ITB, Prof Acep Iwan Saidi, merespons kebijakan pengelola Museum Nasional Indonesia (MNI) yang menaikkan harga tiket masuk bisa membebankan pengunjung.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Marinus Gea, menghadiri kegiatan Parlemen Pelajar PW IPM Banten 2025 di Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Ia menekankan bahwa akar persoalan bukan pada keberadaan platform, melainkan kurang optimalnya mekanisme penyaringan konten berbahaya oleh perusahaan teknologi besar.
PELAKU teror di era masyarakat digital jangan dibayangkan orang-orang dengan keterikatan pada ideologi dan agama yang kebablasan.
SEBANYAK 152 pelajar dari 38 provinsi resmi menyelesaikan pelatihan perdana Gladian Sentra Paskibra untuk Indonesia (Garuda) Tahun 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved