Program KJP Bermasalah, Pemprov DKI Didorong Wujudkan Sekolah Gratis

PROGRAM Kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.

Terkait hal itu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar turut mendukung usulan yang disampaikan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut. Langkah ini perlu ditindaklanjuti untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.

"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Bang Zaki, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2024).

Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran

Bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.

"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," terangnya. Pasalnya, saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP, tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya. 

Lantas mereka tidak bisa membayar uang sekolah. Kemungkinan terburuknya ialah para siswa itu putus sekolah.

Baca juga : Hore! KJP Plus Tahap I Tahun 2023 Sudah Cair

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah. "Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," terangnya.

Adapun Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya sekolah swasta. "Dalam situasi biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," jelas Bang Zaki.

Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang baru dalam mengentaskan kasus stunting dan juga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Z-2)