Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PROGRAM Kartu Jakarta Pintar (KJP) menemui banyak masalah dalam aplikasinya, seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk mengkaji kebijakan sekolah gratis.
Terkait hal itu, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar turut mendukung usulan yang disampaikan oleh Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut. Langkah ini perlu ditindaklanjuti untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.
"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," ungkap Bang Zaki, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3/2024).
Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
Bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti program KJP Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya. Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.
"Kami melihat KJP harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," terangnya. Pasalnya, saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP, tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya.
Lantas mereka tidak bisa membayar uang sekolah. Kemungkinan terburuknya ialah para siswa itu putus sekolah.
Baca juga : Hore! KJP Plus Tahap I Tahun 2023 Sudah Cair
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2022 tercatat sebanyak 75.303 anak di DKI Jakarta putus sekolah. "Jika kenaikan SPP menghambat akses mereka ke pendidikan, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," terangnya.
Adapun Pemprov DKI Jakarta pada tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang program KJP Plus untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya sekolah swasta. "Dalam situasi biaya pendidikan semakin membebani, kita harus mengupayakan solusi yang memastikan setiap anak dapat mengakses pendidikan tanpa hambatan finansial," jelas Bang Zaki.
Selain itu, Dinas Pendidikan DKI Jakarta perlu segera melakukan pembahasan untuk program makan siang gratis untuk jenjang SD-SMP. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerintahan yang baru dalam mengentaskan kasus stunting dan juga demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Z-2)
Kualitas udara Jakarta tercatat berada pada urutan kedua sebagai kota paling berpolusi di Indonesia, setelah Tangerang Selatan, Banten dengan poin 191.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana membongkar tiang monorel Jakarta Namun, tiang itu tak kunjung dibongkar
Sembilan Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Barat dan Jakarta Utara masih terendam banjir hingga Rabu (9/7) pagi. Ketinggian air bervairasi, mulai 30 centimeter (cm) hingga satu meter.
Sebanyak 35 rukun tetangga (RT) di DKI Jakarta masih dilanda banjir hingga Selasa (8/7) pukul 05.00 WIB. Banjir Jakarta terjadi karena hujan yang intens dan pasang air laut maksimum sejak Senin.
Pendaftaran peserta telah dibuka sejak Kamis (5/6) dan akan berakhir pada Jumat (4/7). Lalu peserta hadir audisi offline pada Sabtu (5/7).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat hingga pukul 06.00 WIB, sebanyak 109 rukun tetangga (RT) di Jakarta masih baniir.
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved