Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi dan mengawasi program pangan murah yang tengah berlangsung.
"Saya khawatir, produk pangan yang didapatkan dengan harga murah dijual kembali oleh penerima manfaat yang tak bertanggungjawab," kata dia melalui keterangan tertulis, Minggu (25/2).
Ia mengatakan, apabila ditemukan penyalahgunaan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta bersikap tegas. Seperti pencabutan hak istimewa (privilege) mendapatkan produk pangan dengan harga murah.
Baca juga : Jelang Ramadan, Pemprov DKI Diminta Waspadai Lonjakan Harga Pangan
Bahkan, pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang merupakan akses untuk mendapatkan pangan murah bersubsidi juga harus dibekukan bila disalahgunakan. Sehingga bisa menjadi efek jera bagi oknum tak bertanggungjawab.
“Warga jangan sampai menyalahgunakan. Misalkan ada yang memindahtangankan (menjual kembali) maka harus diberi sanksi seperti tidak dapat membeli Sembako Murah lagi. Sedangkan pemilik KJP yang menyalahgunakan program ini maka tidak bisa membeli Pangan Murah Bersubsidi lagi, tetapi KJP-nya masih aktif, hanya tidak dapat menebus pangan murah,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengimbau, Pemprov DKI Jakarta mematangkan mekanisme pembelian Sembako Murah agar tidak terjadi lagi keluhan warga terkait antrean yang panjang di lokasi.
Baca juga : DPRD DKI Dukung Program Pangan Bersubsidi untuk Tingkatkan Gizi Masyarakat
“Jangan sampai programnya sudah bagus tapi antreannya sangat panjang dan masyarakat banyak yang kecewa dan kesal. Perlu perhatian dari kelurahan dan kecamatan agar dijaga supaya lebih nyaman saat pendistribusian,” ungkap August.
Sebagai informasi, pangan murah bersubsidi hanya dapat ditebus oleh pemilik Kartu Pekerja, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Guru Honorer, Kader PKK, petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), warga Rusun dan pemegang Kartu Anak Jakarta (KAJ) yang sudah terdaftar pada whitelist Bank DKI.
Mereka dapat menebus pangan murah dengan harga Rp30.000 perlima kilogram beras, Rp35.000 daging sapi satu kilogram, Rp8.000 ayam perekor, Rp30.000 susu satu karton isi 24 kotak, Rp13.000 Ikan Kembung satu kilogram, dan Rp10.000 telur ayam isi 15 butir.
Sementara program Sembako Murah bisa dibeli oleh masyarakat di kelurahan terdekat dengan harga Rp100.000 dari harga pasar Rp135.000 dengan isi lima kilogram beras, satu liter minyak goreng, satu kilogram gula pasir, serta dua kilogram tepung terigu.
Namun, masyarakat juga bisa membeli komoditas terpisah atau eceran seperti beras empat kilogram dengan harga Rp50.000 (harga pasar Rp. 55.600), minyak goreng dua liter dengan harga Rp25.000 (harga pasar Rp. 31.000), dan gula pasir satu kilogram dengan harga Rp15.000 (harga pasar Rp 16.500), dan tujuh bungkus mi instan dengan harga Rp10.000 (harga pasar Rp 21.000). (Z-5)
TPID telah melakukan pemantauan dan ditemukan ada komoditas yang hargnya masih tinggi.
ESKALASI harga pangan pada pertengahan 2024 sebenarnya ialah peristiwa siklikal biasa.
Berikut beberapa produk yang mengalami peningkatan harga di pasar saat ramadan dalam beberapa tahun terakhir .
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan stok daging sapi, daging ayam, dan ikan aman menjelang Lebaran hingga Idulfitri 1444 Hijriah.
JELANG Idul Adha 2023, sejumlah harga pangan dan bahan pokok (bapok) di pasar tradisional seluruh wilayah hari ini Senin (26/6) merangkak naik.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan ketersediaan stok pasokan pangan pada 2024 di Jakarta dalam kondisi cukup
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved