Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH orang tua murid mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedatangan menanyakan perihal tidak dapatnya Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Saya datang ke sini nanya kejelasan KJP. Anak saya yang sebelumnya dapat tapi sekarang tidak dapat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, di Kantor Pemkot Jakpus, Jalan Tanah Abang, Rabu 3 Juli 2024.
Ibu warga Petamburan ini mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) di Jatinegara.
Baca juga : Kedapatan Beli atau Konsumsi Miras, KJP Langsung Dicabut
“Saya nanya ke sana tapi tidak ditemukan. Padahal anak saya sempat dapat di bulan Maret 2024 tapi kenapa sekarang dari bulan Mei dan Juni data anak saya tidak ada,” ungkapnya.
Dari keterangan yang di dapat masalahnya ada di pemeringkatan kesejahteraan (Desil) tidak ada. Padahal anak ibu warga Petamburan ini mulai dari SD hingga SMP dapat.
“Kalau katanya ada masalah di desil kenapa tidak dari pertama saja anak saya tidak dapat. Justru anak mau masuk kelas 1 SMA justru tidak dapat,” ungkap warga Petamburan.
Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
Ditempat yang sama, Wilin salah satu warga Kebon Melati, Tanah Abang juga merasakan hal yang sama. Anaknya juga tidak mendapat KJP di saat mau masuk SMA.
“Kita juga sudah urus ke UPT P4OP terus diarahkan ke Sudin Pendidikan 1, dari situ kita disuruh ke Kelurahan Kebon Melati dan kemudian ke Sudin Pendidikan Wilayah 1 lagi. Nah sekarang kita malah diarahkan ke Dinas Sosial,” keluhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini mulai mencarikan bantuan sosial (bansos) tahap pertama yang berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 460.143 orang penerima.
Baca juga : Disdik DKI Saring Penerima KJP, Keluarga Mampu Akan Dicoret
“KJP Plus tahap satu untuk periode Januari sampai Juni 2024 dicairkan secara bertahap (Januari sampai April sudah cair). Pada hari ini, cair dua bulan sekaligus untuk Mei dan Juni," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Kamis, 13 Juni 2024.
Budi mengatakan, pencairan KJP Plus ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Di tahap pertama terdiri dari dua gelombang. KJP Plus gelombang pertama mulai dicairkan hari ini, sedangkan untuk gelombang kedua, Budi menyebut pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap 13.101 penerima.
“Verifikasi ulang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Sosial," kata dia.
(Z-9)
Kehadiran aparat di lapangan bertujuan utama untuk memberikan pelayanan bagi massa aksi.
POLISI akan segera melakukan gelar perkara kasus kebakaran Terra Drone, di Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa 9 Desember 2025.
RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur mengidentifikasi tujuh jenazah korban kebakaran Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat. Identifikasi itu berdasarkan pencocokan data antemortem.
Seluruh pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh Satuan Reserse Kriminal dan Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat
Barang bukti yang disita itu terdiri dari 12 kg sabu, sebuah truk pengangkut buah jeruk, dan dua jerigen warna biru.
WALI Kota Jakarta Pusat, Arifin, secara resmi menutup kegiatan Outfest 2025 yang diselenggarakan oleh Forum Alumni Sispala Jakarta (FASTA) di Senayan Park, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
POLDA Jambi mendeteksi puluhan miliar rupiah dari Rp122 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dikorupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved