Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH orang tua murid mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedatangan menanyakan perihal tidak dapatnya Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Saya datang ke sini nanya kejelasan KJP. Anak saya yang sebelumnya dapat tapi sekarang tidak dapat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, di Kantor Pemkot Jakpus, Jalan Tanah Abang, Rabu 3 Juli 2024.
Ibu warga Petamburan ini mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) di Jatinegara.
Baca juga : Kedapatan Beli atau Konsumsi Miras, KJP Langsung Dicabut
“Saya nanya ke sana tapi tidak ditemukan. Padahal anak saya sempat dapat di bulan Maret 2024 tapi kenapa sekarang dari bulan Mei dan Juni data anak saya tidak ada,” ungkapnya.
Dari keterangan yang di dapat masalahnya ada di pemeringkatan kesejahteraan (Desil) tidak ada. Padahal anak ibu warga Petamburan ini mulai dari SD hingga SMP dapat.
“Kalau katanya ada masalah di desil kenapa tidak dari pertama saja anak saya tidak dapat. Justru anak mau masuk kelas 1 SMA justru tidak dapat,” ungkap warga Petamburan.
Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
Ditempat yang sama, Wilin salah satu warga Kebon Melati, Tanah Abang juga merasakan hal yang sama. Anaknya juga tidak mendapat KJP di saat mau masuk SMA.
“Kita juga sudah urus ke UPT P4OP terus diarahkan ke Sudin Pendidikan 1, dari situ kita disuruh ke Kelurahan Kebon Melati dan kemudian ke Sudin Pendidikan Wilayah 1 lagi. Nah sekarang kita malah diarahkan ke Dinas Sosial,” keluhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini mulai mencarikan bantuan sosial (bansos) tahap pertama yang berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 460.143 orang penerima.
Baca juga : Disdik DKI Saring Penerima KJP, Keluarga Mampu Akan Dicoret
“KJP Plus tahap satu untuk periode Januari sampai Juni 2024 dicairkan secara bertahap (Januari sampai April sudah cair). Pada hari ini, cair dua bulan sekaligus untuk Mei dan Juni," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Kamis, 13 Juni 2024.
Budi mengatakan, pencairan KJP Plus ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Di tahap pertama terdiri dari dua gelombang. KJP Plus gelombang pertama mulai dicairkan hari ini, sedangkan untuk gelombang kedua, Budi menyebut pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap 13.101 penerima.
“Verifikasi ulang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Sosial," kata dia.
(Z-9)
Korban merupakan bagian dari rombongan berjumlah 24 orang yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja.
Wagub DKI Rano Karno meminta warga memaklumi maraknya jukir liar di Tanah Abang saat awal Ramadan. Polisi sebelumnya menangkap 8 pelaku pungli parkir hingga Rp100 ribu.
Warga Gambir, Jakarta Pusat digegerkan penemuan mayat bayi laki-laki di selokan Jalan Batu Tulis. Polisi memastikan tidak ada tanda kekerasan dan jasad dibawa ke RSCM.
Simak 7 fakta kasus remaja siram air keras di Cempaka Putih. Dari kronologi CCTV hingga motif serangan acak yang melibatkan pelajar di bawah umur.
REMAJA yang menyiramkan air keras ke sesama pelajar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (6/2) ditangkap. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat
Es gabus yang sempat viral di Jakarta Pusat dipastikan aman dikonsumsi. Polisi akui kesimpulan awal terlalu cepat setelah hasil uji lab keluar.
Pemkot Tangerang Selatan merampungkan pembangunan ulang SDN Babakan 01 Setu. Sekolah kini memiliki 24 ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lapangan baru tanpa sistem masuk siang.
KEMENDIKDASMEN menyebut seluruh dinas pendidikan provinsi di Indonesia menyatakan kesiapannya dalam pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved