Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SEJUMLAH orang tua murid mendatangi kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I di kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat. Kedatangan menanyakan perihal tidak dapatnya Kartu Jakarta Pintar (KJP).
“Saya datang ke sini nanya kejelasan KJP. Anak saya yang sebelumnya dapat tapi sekarang tidak dapat,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, di Kantor Pemkot Jakpus, Jalan Tanah Abang, Rabu 3 Juli 2024.
Ibu warga Petamburan ini mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi Unit Pelayanan Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) di Jatinegara.
Baca juga : Kedapatan Beli atau Konsumsi Miras, KJP Langsung Dicabut
“Saya nanya ke sana tapi tidak ditemukan. Padahal anak saya sempat dapat di bulan Maret 2024 tapi kenapa sekarang dari bulan Mei dan Juni data anak saya tidak ada,” ungkapnya.
Dari keterangan yang di dapat masalahnya ada di pemeringkatan kesejahteraan (Desil) tidak ada. Padahal anak ibu warga Petamburan ini mulai dari SD hingga SMP dapat.
“Kalau katanya ada masalah di desil kenapa tidak dari pertama saja anak saya tidak dapat. Justru anak mau masuk kelas 1 SMA justru tidak dapat,” ungkap warga Petamburan.
Baca juga : DPRD DKI: Penyaluran KJP tidak Tepat Sasaran
Ditempat yang sama, Wilin salah satu warga Kebon Melati, Tanah Abang juga merasakan hal yang sama. Anaknya juga tidak mendapat KJP di saat mau masuk SMA.
“Kita juga sudah urus ke UPT P4OP terus diarahkan ke Sudin Pendidikan 1, dari situ kita disuruh ke Kelurahan Kebon Melati dan kemudian ke Sudin Pendidikan Wilayah 1 lagi. Nah sekarang kita malah diarahkan ke Dinas Sosial,” keluhnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini mulai mencarikan bantuan sosial (bansos) tahap pertama yang berasal dari Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kepada 460.143 orang penerima.
Baca juga : Disdik DKI Saring Penerima KJP, Keluarga Mampu Akan Dicoret
“KJP Plus tahap satu untuk periode Januari sampai Juni 2024 dicairkan secara bertahap (Januari sampai April sudah cair). Pada hari ini, cair dua bulan sekaligus untuk Mei dan Juni," kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin, Kamis, 13 Juni 2024.
Budi mengatakan, pencairan KJP Plus ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Di tahap pertama terdiri dari dua gelombang. KJP Plus gelombang pertama mulai dicairkan hari ini, sedangkan untuk gelombang kedua, Budi menyebut pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap 13.101 penerima.
“Verifikasi ulang dilakukan secara langsung di lapangan dengan melibatkan pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Sosial," kata dia.
(Z-9)
Aksi pungli tersebut terjadi pada Kamis (24/7) sekitar pukul 03.00 WIB di kawasan Jalan MH Thamrin.
Hutama Karya bersama PT Bumi Karsa merampungkan pembangunan enam sekolah negeri di Jakarta Pusat untuk tahun ajaran 2025/2026.
SEORANG perempuan diduga menjadi korban penjambretan di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Kejadian itu pun terekam oleh kamera seseorang dan beredar di media sosial.
SEORANG WNA Tiongkok mengambil alih mobil milik polisi saat petugas sedang menangani mobil WNA tersebut yang terlibat kecelakaan di Jakarta Pusat (Jakpus).
Pergantian nama ini menjadi komitmen perusahaan untuk merevitalisasi kawasan niaga bersejarah melalui pendekatan modern dan adaptif.
AKSI unjuk rasa tolak RUU ODOL yang berlangsung di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Rabu (2/7), berujung ditangkapnya enam orang.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
Pihak Disdik Sulsel telah menjalin komunikasi dengan pihak sekolah swasta untuk menyusun mekanisme penerimaan siswa dan penempatan guru.
Posko pengaduan yang dibuka oleh Suku Dinas Pendidikan (Sudindik) Wilayah II Jakarta Barat itu ditujukan untuk menerima keluhan para calon murid terkait masalah teknis pendaftaran.
DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
POLDA Jambi mendeteksi puluhan miliar rupiah dari Rp122 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikelola Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dikorupsi.
Data tersebut bahkan masih bisa bertambah karena data yang masuk hanya pada sekolah di bawah dinas semata, belum data dari madrasah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved