DPRD DKI Dorong Pemprov Gratiskan Sekolah Swasta dengan Anggaran KJP

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.

Menurutnya, tidak semua murid yang menimba ilmu di sekolah swasta berasal dari keluarga mampu. Untuk sekolah-sekolah swasta kelas bawah, sebagian besar murid justru datang dari kalangan ekonomi yang sulit.

"Fakta hari ini, 50% pelajar di sekolah negeri itu orang mampu dan diberikan gratis. Sedangkan, di sekolah swasta yang grade C dan D itu 100% orang tidak mampu dan malah ahrus bayar. Jadi sangat tidak adil," kata Baco di Jakarta, Kamis (21/3).

Ia pun menyebut banyak sekolah yang menahan ijazah para murid lantaran mereka tidak bisa melunasi biaya pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran.

"Jangan lagi menciptakan kekisruhan karena banyak sekali masalah terkait KJP. Tidak tepat sasaran, tidak adil, dan tidak merata. Daripada begitu, mending kita bikin gratis saja sekalian," jelas Baco.

Baco melanjutkan, selisih anggaran sekolah gratis untuk swasta grade C dan D juga tidak terpaut jauh dengan dana KJP. Paling banyak, Pemprov DKI hanya perlu menambah anggaran Rp1 triliun.

"Contoh, KJP kita habisnya berapa? Rp4 triliun. Ini mungkin tinggal menambah jadi Rp4,8 rtiliun atau Rp5 triliun. Urusan selesai," imbuhnya.

Sejauh ini, Pemprov DKI telah menampung usulan sekolah gratis yang diambil dari pengalihan dana KJP tersebut. Namun, usulan itu masih dikaji dengan berbagai pertimbangan. (Z-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Andhika