Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar Basri Baco menjelaskan pentingnya pengalokasian anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk murid-murid sekolah swasta level C dan D di Jakarta.
Menurutnya, tidak semua murid yang menimba ilmu di sekolah swasta berasal dari keluarga mampu. Untuk sekolah-sekolah swasta kelas bawah, sebagian besar murid justru datang dari kalangan ekonomi yang sulit.
"Fakta hari ini, 50% pelajar di sekolah negeri itu orang mampu dan diberikan gratis. Sedangkan, di sekolah swasta yang grade C dan D itu 100% orang tidak mampu dan malah ahrus bayar. Jadi sangat tidak adil," kata Baco di Jakarta, Kamis (21/3).
Baca juga : KJP Siswa Tawuran dan Merokok bakal Dicabut, DPRD : Jangan Cuma Gertak
Ia pun menyebut banyak sekolah yang menahan ijazah para murid lantaran mereka tidak bisa melunasi biaya pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta harus bisa mengalokasikan anggaran pendidikan secara tepat sasaran.
"Jangan lagi menciptakan kekisruhan karena banyak sekali masalah terkait KJP. Tidak tepat sasaran, tidak adil, dan tidak merata. Daripada begitu, mending kita bikin gratis saja sekalian," jelas Baco.
Baco melanjutkan, selisih anggaran sekolah gratis untuk swasta grade C dan D juga tidak terpaut jauh dengan dana KJP. Paling banyak, Pemprov DKI hanya perlu menambah anggaran Rp1 triliun.
"Contoh, KJP kita habisnya berapa? Rp4 triliun. Ini mungkin tinggal menambah jadi Rp4,8 rtiliun atau Rp5 triliun. Urusan selesai," imbuhnya.
Sejauh ini, Pemprov DKI telah menampung usulan sekolah gratis yang diambil dari pengalihan dana KJP tersebut. Namun, usulan itu masih dikaji dengan berbagai pertimbangan. (Z-11)
“Di SPMB tahun ini, baru ada sekitar 9 hingga 10 siswa yang mendaftar,”
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengizikan sekolah negeri menerima 50 siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) atau satu kelas.
PERHIMPUNAN Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengeluarkan peraturan mengenai menambah jumlah anak di kelas menjadi 50 siswa.
Jakarta mampu melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Ia mengaku, Pemprov telah menyiapkan 40 sekolah swasta untuk uji coba sekolah gratis di 40 sekolah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
Sepekan menjelang masa pembelajaran dimulai, SMK Bina Budi hanya mendapat 7 siswa baru, sedangkan SMK Farmasi 13 Siswa.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
Seluruh penerima manfaat KJP diimbau agar senantiasa berhati-hati dan waspada dalam melakukan transaksi keuangan
Dengan adanya program ini, diharapkan anak-anak penerima KJP bisa mendapatkan hiburan dan lebih gembira dengan berwisata di Ancol.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pos ini juga melayani keluhan maupun pengaduan warga berkaitan dengan program yang sudah berjalan termasuk alasan mengapa dari mereka tak masuk DTKS.
Pencairan dana KJP menjadi salah satu hal yang disoroti Gubernur Jakarta Pramono Anung.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved