Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pencairan bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dipercepat. Hal itu menanggapi warga yang protes pencairan KJP belum dilakukan sejak 3 bulan lalu.
Heru mengatakan dirinya sudah melakukan penandatanganan persetujuan pencairan untuk KJP, namun Dinas Pendidikan (Disdik) DKI masih melakukan verifikasi ulang penerima agar tepat sasaran.
"Saya dua minggu lalu sudah tandatangan, mudah-mudahan prosesnya berjalan dengan baik," ujar Heru kepada awak media usai menutup rangkaian acara International Mayors Forum (IMF) 2024 di Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Kamis (4/7).
Baca juga : Tidak Hanya KJP, Pemprov DKI Juga Cairkan Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah
Oleh karena itu, pihaknya meminta Disdik mempercepat pencairan sebelum peserta didik atau siswa sekolah negeri kembali masuk pada Senin, 8 Juli 2024.
"Nanti habis ini saya minta (Disdik) percepat (pencairan)," tegas Kepala Sekretariat Presiden Republik Indonesia.
Pelaksana tugas (Plt) Kadisdik Budi Awaludin sebelumnya menjelaskan pencairan tahap 1 gelombang kedua akan dilakukan setelah proses verifikasi ulang data penerima KJP Plus selesai.
Baca juga : KJP Siswa Tawuran dan Merokok bakal Dicabut, DPRD : Jangan Cuma Gertak
Ia menuturkan, verifikasi ulang diperlukan agar KJP Plus tepat sasaran diterima oleh warga Jakarta yang termasuk kategori keluarga tidak mampu.
"Tahap I gelombang ke kedua sebanyak 130.101 perlu di verifikasi ulang agar calon penerima adalah warga DKI yang memang benar-benar sebagai warga dari golongan tidak mampu," tuturnya.
Verifikasi ulang dilakukan secara langsung dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas PPAP, Bapenda dan Dinas Sosial.
Baca juga : Perhatian Pelajar DKI! Ketahuan Merokok KJP Langsung Dicabut
"Verifikasi memerlukan waktu sekitar satu bulan untuk menentukan penerima tahap I pada gelombang dua," paparnya.
Sebelumnya, saat Heru Budi melakukan kunjungan kerja wilayah Palmerah, Jakarta Barat kemarin , seorang warga bernama Juna menyampaikan aduan langsung mengenai bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang belum kunjung cair.
Awalnya, Heru datang ke Palmerah untuk meresmikan program perbaikan rumah dan konsolidasi tanah vertikal. Begitu kegiatan rampung, Heru sambil menyapa warga dan undangan berjalan menuju mobil.
Baca juga : Warga Palmerah Mengeluhkan KJP yang Tak Kunjung Cari
Di dekat mobil, tampak Juna sambil menggendong anaknya memanggil-manggil nama Heru.
"Pak Heru, pak Heru," ujar Juna.
Heru terlihat awalnya tak mendengar panggilan Juna karena suasana yang ramai. Akhirnya ajudan dan staf Heru yang menjawab Juna dengan menyebut KJP sudah cair. Tak mau kalah, Juna tetap ngotot mengaku belum menerima dana KJP terbaru.
"KJP belum cair Pak, belum, Pak, belum masuk, masih proses, Pak, masih proses," jawab Juna.
Kemudian, awak media pun meneruskan keluhan itu kepada Heru yang sudah berada di dalam mobil. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI itu pun menyatakan KJP sudah dicairkan beberapa waktu lalu.
"KJP sudah cair, sudah lama. Saya tandatangan," ujar Heru.
Selesai menjawab awak media, Heru langsung meninggalkan lokasi dengan mobilnya. Sementara, Juna sambil menggendong anaknya yang menangis juga menjauh dari kerumunan.
Terpisah, Juna mengaku sudah tak menerima KJP sejak tiga bulan terakhir. Setelah melakukan pengecekan di situs Dinas Pendidikan DKI, Juna mendapati KJP anaknya sedang diverifikasi.
"Seharusnya bulan juni. Harusnya kan tiap bulan, ini dah tiga bulan nggak cair. Masih proses verifikasi," ucapnya.
Juna pun mengaku khawatir karena nantinya pihak sekolah akan menanyakan pemakaian dari KJP Plus itu.
"Tanggal 8 (Juli) sudah masuk sekolah. Sedangkan anak-anak di kenaikan kelas itu kan ditanya sama gurunya dapet KJP gak? Terus KJP-nya buat beli apa. Lah ini aja KJP-nya udah 3 bulan belum keluar gimana," pungkasnya. (P-5)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Kartu Jakarta Pintar (KJP) tetap disalurkan pada siswa yang terdaftar di Sekolah Rakyat
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk meluncurkan program rekreasi gratis masuk Ancol bagi pelajar penerima fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP), mulai April 2025.
PEMPROV DKI Jakarta tak lagi menggunakan pemeringkatan kesejahteraan atau desil untuk menentukan warga mana saja yang bisa mendapatkan bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus.
Sebanyak total 707.622 siswa di Jakarta akan menerima KJP Plus dengan rincian penerima lanjutan sebanyak 580.893 siswa dan penerima baru sebanyak 126.729 siswa.
Pencairan KJP kepada siswa-siswa yang dicoret dari daftar penerima bantuan pendidikan tersebut, dipastikan Pramono, akan dilakukan sebelum Hari Raya Idulfitri 1446 H.
Syarat siswa yang masuk dalam penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus akan ditambah, yakni memiliki nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal rendah 70.
Plt Kadisdik DKI Budi Awaludin memastikan pencairan dan distribusi akan dilakukan paling lambat Kamis (27/6).
Swedia dan Kanada menyatakan akan melanjutkan bantuan kepada badan PBB untuk Palestina atau UNRWA yang kekurangan dana dengan mencairkan US$20juta.
Total dana BOS Madrasah dan BOP RA tahap I sudah dicarikan sebesar Rp4,38 trilliun.
Pemprov DKI Jakarta tidak hanya mencairkan dana KJP, termasuk dana bantuanpendidikan masuk sekolah. Pencairan akan dilakukan secara bertahap.
Total ada sebanyak 746 aduan yang masuk berkaitan dengan THR. Setelah didata, aduan itu untuk 432 perusahaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved