Berita Terbaru Kapolri Hari Ini

Jangan Alihkan Isu di Bawah Kementerian, Polri Harus Fokus Diperbaiki Kinerja dan Pelayanannya

Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.

Komisi III DPR Tetapkan 8 Rekomendasi Strategis Reformasi Polri

Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.

Kapolri Tolak Usulan Polri di Bawah Kementerian, harus di Bawah Presiden

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.

Kapolri Tingkatkan Pemahaman Personel untuk Terapkan KUHP dan KUHAP Baru

Listyo menyatakan bahwa Polri terus melangkah dengan berbagai upaya sosialisasi skala besar untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran penegak hukum di lapangan.

Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal

Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal

Sekolah di Aceh Tamiang Ditargetkan Bisa Segera Beroperasi

Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan. 

Kapolri Ingatkan Polisi Jangan Baper soal Fenomena No Viral No Justice

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.

Kapolri Minta Maaf, Akui Kinerja Polri Jauh dari Sempurna

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.

Kapolri: Tak Boleh Ada Kembang Api Malam Tahun Baru 2026

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.

10.000 Banser Amankan Nataru dan Gemakan Teladan Kemanusiaan Gus Dur dan Riyanto

Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik. 

Kontroversi Perpol di Tengah Upaya Mereformasi Polri

Listyo menilai perpol itu sejakan dengan putusan MK. Eksekutif terkesan mengabaikan Polri duduki jabatan sipil. Polisi yang menduduki jabatan sipil harus pensiun dini.

Pemerintah Buatkan PP untuk Perpol 10/2025, Kapolri Berterima Kasih

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025. 

Kapolri Sebut Perpol sebagai Tindak Lanjut Putusan MK

Ia mengakui masih ada ruang perbaikan, khususnya pada aspek redaksional agar tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Pengamat: Kritik terhadap Perkap 10/2025 Perlu Didukung Analisis Hukum yang Kuat

DIREKTUR Lingkar Linguistik Nusantara (Lilin Nusantara) Mas Uliatul Hikmah menanggapi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025 yang dinilai bertentangan dengan putusan MK.

Raih Peringkat Pertama Nasional, Polri Jadi Lembaga Negara Paling Informatif 2025

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasinya atas kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak.

Perkap Kapolri, Otto Hasibuan : Memang Ada Dualisme Perkap soal Polri Isi Jabatan Sipil

Otto Hasibuan Pemerintah mengakui ada dualisme soal perpol atau peraturan kapolri (perkap) oleh Kapolri terkait Polri isi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga setelah putusan MK

Pakar Sebut Perkap Kapolri soal Polri Isi Jabatan Sipil  Cacat Materi

Perkap Kapolri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri  isi jabatan sipil di 17 kementerian/lembaga cacat materi. 

Wacana Presiden Tunjuk Kapolri Langsung tanpa Melalui DPR RI Dinilai Masuk Akal

usulan agar presiden dapat langsung menunjuk Kapolri tanpa persetujuan DPR RI sebagai gagasan yang masuk akal dan sejalan dengan sistem presidensial yang dianut Indonesia.

Wacana Penunjukan Langsung Kapolri oleh Presiden Dinilai tak Demokratis

FPIR mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan diskusi mendalam, melibatkan pakar, dan mempertimbangkan masukan masyarakat sipil sebelum mengambil keputusan.

Ini Isi Perkap, Polisi Aktif Bisa Isi Jabatan Sipil di 17 Kementerian/Lembaga

Diketahui, Perkap ini merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota aktif menduduki jabatan sipil. 

Menuju Fikih yang Inklusif

Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

Puasa Dan Nasihat

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia