Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS hukum dan politik Boni Hargens menilai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai berhasil menjaga stabilitas keamanan nasional sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Boni mengungkapkan sepanjang tahun 2025, korps Bhayangkara telah menjalankan peran strategis dalam mengawal agenda nasional serta memberikan pelayanan publik yang responsif.
"Polri berhasil menjalankan peran strategisnya dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, menegakkan hukum berkeadilan, dan memberikan pelayanan publik yang humanis kepada seluruh masyarakat," ujar Boni melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (3/1).
Boni memaparkan sejumlah indikator keberhasilan Polri selama setahun terakhir, di antaranya adalah penurunan angka kriminalitas yang signifikan. Hal ini disebutnya sebagai hasil dari strategi pencegahan yang efektif serta penegakan hukum yang konsisten. Selain itu, Polri dinilai profesional dalam menangani situasi darurat, termasuk penanganan bencana alam di wilayah Sumatra.
Dalam aspek operasional, jajaran kepolisian dianggap mampu melakukan koordinasi lintas instansi yang solid saat mengamankan berbagai agenda strategis negara.
"Efektivitas penanganan kasus juga meningkat dengan dukungan teknologi dan profesionalisme tinggi, yang pada gilirannya turut meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi di berbagai level pelayanan," tambah Boni.
Memasuki tahun 2026, Boni optimistis institusi Polri akan melanjutkan transformasi budaya secara signifikan. Transformasi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal sekaligus memberikan dukungan maksimal terhadap agenda Asta Cita yang dicanangkan pemerintah.
Program reformasi yang sistematis diharapkan tidak hanya menyentuh aspek infrastruktur dan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan nilai-nilai organisasi bagi setiap anggota Polri.
"Transformasi budaya ini mencerminkan komitmen reformasi diri yang kokoh. Polri diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai visi Asta Cita," katanya.
Lebih lanjut, Boni menekankan pentingnya Polri untuk tetap konsisten pada jalur reformasi internal yang terstruktur. Pilar-pilar utama seperti akuntabilitas di setiap tingkat jabatan dan transparansi kebijakan diharapkan benar-benar tertanam dalam etos kerja organisasi di tahun 2026.
"Orientasi kuat pada pelayanan publik harus menjadi pilar utama. Kita berharap komitmen transformasi ini terus diperkuat demi mewujudkan demokrasi hukum yang lebih kokoh di Indonesia," pungkasnya. (E-4)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif
Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.
Menempatkan Polri di bawah kementerian merupakan kemunduran reformasi
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Reformasi kali ini menyentuh aspek fundamental, yakni budaya kerja dan mentalitas para anggota Polri di lapangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved