Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Gagasan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang dinilai jauh dari harapan masyarakat kecil pencari keadilan.
Sejumlah kritik kerap dialamatkan kepada institusi Polri, mulai dari slogan no viral no justice hingga cap 'tajam ke bawah, tumpul ke atas'. Bahkan, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pernah menyinggung praktik jual beli pasal di tubuh kepolisian.
Tim Hukum Merah Putih (THMP) menilai, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mengganti Kapolri. Mereka menilai, Kapolri yang baru perlu melakukan rotasi besar-besaran, mulai dari tingkat Kapolda, direktorat, hingga Kapolres di seluruh Indonesia. Langkah ini penting untuk mencari perwira dengan integritas tinggi dan menghapus praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Seperti halnya reformasi pengadilan yang membutuhkan pemimpin bermoral, Polri juga memerlukan Kapolri yang berani melakukan terobosan. Jangan sampai jabatan hanya diisi oleh mereka yang terikat kepentingan, sehingga abai terhadap rakyat kecil,” ujar Koordinator TIm Hukum Merah Putih C Suhandi.
Mereka juga menilai lembaga pengawasan internal Polri (Propam) harus diperkuat agar benar-benar menjadi simbol perlindungan dan pengayoman, bukan sekadar penghasil aturan yang menyulitkan pencari keadilan.
Selain itu, THMP mengusulkan agar proses pengangkatan Kapolri tidak lagi melalui fit and proper test di DPR. “Kapolri seharusnya diangkat langsung oleh Presiden sebagai hak prerogatif, seperti halnya Jaksa Agung. Proses di DPR rawan menimbulkan utang budi politik,” imbuhnya.
Dari dua nama calon Kapolri yang kabarnya diajukan Presiden, THMP menyatakan dukungan kepada Komjen Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Suyudi dinilai berhasil menunjukkan kinerja luar biasa. Dalam waktu kurang dari sebulan memimpin BNN, ia disebut berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkoba internasional. Selain itu, rekam jejaknya di bidang reserse dinilai kuat, mulai dari Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Jakarta Barat dan Selatan, Wakil Direktur Reserse di Mabes Polri, hingga Kapolda Banten.
“Dunia reserse adalah napas dari penegakan hukum. Karena wilayah ini rentan dengan mafia, dibutuhkan sosok berani yang bisa mengembalikan citra Polri,” tutur Suhandi.
Dengan reformasi ini, THMP optimistis citra negatif Polri, termasuk stigma no viral no justice, dapat terkikis, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kembali pulih. (E-3)
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa laporan final hasil kajian komite tersebut telah rampung dan siap diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyebut kasus kematian pelajar di Tual sebagai momentum reformasi kultur Polri. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved