Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah reformasi besar-besaran di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Gagasan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja kepolisian yang dinilai jauh dari harapan masyarakat kecil pencari keadilan.
Sejumlah kritik kerap dialamatkan kepada institusi Polri, mulai dari slogan no viral no justice hingga cap 'tajam ke bawah, tumpul ke atas'. Bahkan, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pernah menyinggung praktik jual beli pasal di tubuh kepolisian.
Tim Hukum Merah Putih (THMP) menilai, reformasi Polri harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk dengan mengganti Kapolri. Mereka menilai, Kapolri yang baru perlu melakukan rotasi besar-besaran, mulai dari tingkat Kapolda, direktorat, hingga Kapolres di seluruh Indonesia. Langkah ini penting untuk mencari perwira dengan integritas tinggi dan menghapus praktik-praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Seperti halnya reformasi pengadilan yang membutuhkan pemimpin bermoral, Polri juga memerlukan Kapolri yang berani melakukan terobosan. Jangan sampai jabatan hanya diisi oleh mereka yang terikat kepentingan, sehingga abai terhadap rakyat kecil,” ujar Koordinator TIm Hukum Merah Putih C Suhandi.
Mereka juga menilai lembaga pengawasan internal Polri (Propam) harus diperkuat agar benar-benar menjadi simbol perlindungan dan pengayoman, bukan sekadar penghasil aturan yang menyulitkan pencari keadilan.
Selain itu, THMP mengusulkan agar proses pengangkatan Kapolri tidak lagi melalui fit and proper test di DPR. “Kapolri seharusnya diangkat langsung oleh Presiden sebagai hak prerogatif, seperti halnya Jaksa Agung. Proses di DPR rawan menimbulkan utang budi politik,” imbuhnya.
Dari dua nama calon Kapolri yang kabarnya diajukan Presiden, THMP menyatakan dukungan kepada Komjen Suyudi Ario Seto yang saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Suyudi dinilai berhasil menunjukkan kinerja luar biasa. Dalam waktu kurang dari sebulan memimpin BNN, ia disebut berhasil melumpuhkan 11 jaringan narkoba internasional. Selain itu, rekam jejaknya di bidang reserse dinilai kuat, mulai dari Kanit II Resmob Polda Metro Jaya, Kasat Reskrim Jakarta Barat dan Selatan, Wakil Direktur Reserse di Mabes Polri, hingga Kapolda Banten.
“Dunia reserse adalah napas dari penegakan hukum. Karena wilayah ini rentan dengan mafia, dibutuhkan sosok berani yang bisa mengembalikan citra Polri,” tutur Suhandi.
Dengan reformasi ini, THMP optimistis citra negatif Polri, termasuk stigma no viral no justice, dapat terkikis, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian kembali pulih. (E-3)
Penanganan kasus dipastikan berjalan paralel, baik dari sisi tindak pidana umum maupun pelanggaran kode etik profesi Polri.
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan anggota Brimob berinisial Bripda MS
Polri akan menangani secara transparan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan anggota Brimob, Bripka MS, terhadap dua pelajar di Tual, Maluku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri akan menangani kasus Bripka MS yang diduga menganiaya dua pelajar di Maluku Tenggara hingga satu tewas secara transparan dan akuntabel.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau kembali proses hukum kerusuhan Agustus 2025.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta, menyebut kasus kematian pelajar di Tual sebagai momentum reformasi kultur Polri. Simak ulasan lengkapnya di sini.
Chairul Huda menilai kasus kekerasan anggota Brimob di Tual berakar pada persoalan police culture dan lemahnya kontrol penetapan tersangka dalam sistem peradilan pidana.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Amnesty International Indonesia menilai kematian pelajar 14 tahun di Tual, Maluku, memperpanjang dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat dan mendesak reformasi struktural Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved