Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.
"Kalau ditanya Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," kata Rudianto, melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Rudianto menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan bagi Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Maka dari itu, Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan DPR menyambut positif keinginan Presiden Prabowo dalam membentuk tim transformasi Polri.
"Saya kira Presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum," ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan bahwa semangat reformasi ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga untuk seluruh lembaga tinggi negara sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja demi kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9).
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.
"Kalau ditanya Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," kata Rudianto, melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Rudianto menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan bagi Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Maka dari itu, Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan DPR menyambut positif keinginan Presiden Prabowo dalam membentuk tim transformasi Polri.
"Saya kira Presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum," ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan bahwa semangat reformasi ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga untuk seluruh lembaga tinggi negara sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja demi kepentingan masyarakat.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9). (H-4)
BUPATI Pati Sudewo terkenal operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto berkalil-kali mengingatkan
Keberhasilan ini didorong oleh kebijakan strategis seperti pembentukan Satuan Tugas Swasembda Pangan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73 Tahun 2025
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Suasana di kawasan Istana Negara IKN tampak steril dengan pengamanan ketat dari Paspampres dan Polisi Militer.
Presiden menyebut, dalam beberapa tahun terakhir rakyat merasakan dampak dari tata kelola energi yang tidak beres.
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
RUU Perampasan Aset dibutuhkan untuk memperbaiki sistem hukum yang masih lemah terhadap hasil kejahatan yang merugikan keuangan Negara.
RUU ini tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan aset negara (asset recovery) sebagai bagian penting dari keadilan substantif.
Sebagian siswa cenderung terlalu dimanja dan setiap persoalan kecil dilaporkan kepada orang tua, bahkan berujung pada kriminalisasi guru.
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved