Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.
"Kalau ditanya Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," kata Rudianto, melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Rudianto menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan bagi Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Maka dari itu, Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan DPR menyambut positif keinginan Presiden Prabowo dalam membentuk tim transformasi Polri.
"Saya kira Presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum," ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan bahwa semangat reformasi ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga untuk seluruh lembaga tinggi negara sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja demi kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9).
Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim reformasi Polri.
"Kalau ditanya Presiden ada keinginan membentuk tim reformasi Polri, ya kita menghormati dan mendukung itu," kata Rudianto, melalui keterangannya, Sabtu (13/9).
Rudianto menilai Presiden Prabowo memahami kebutuhan bagi Polri untuk menjadi institusi yang bekerja demi kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Maka dari itu, Politikus Partai NasDem tersebut menegaskan DPR menyambut positif keinginan Presiden Prabowo dalam membentuk tim transformasi Polri.
"Saya kira Presiden lah yang paling mengerti, paling paham apa yang dibutuhkan karena bagaimanapun Polri ini kan alat negara, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum," ujar Rudianto.
Rudianto menambahkan bahwa semangat reformasi ini seharusnya tidak hanya berlaku untuk Polri, tetapi juga untuk seluruh lembaga tinggi negara sebagai upaya koreksi dan perbaikan kinerja demi kepentingan masyarakat.
Seperti diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat, termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama. Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9), Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan GNB bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (11/9). (H-4)
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Terima Kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Sikap aktif Seskab Teddy di media sosial merupakan bentuk strategi komunikasi yang bertujuan melindungi otoritas tertinggi negara.
sudah ada inovasi dalam mengatasi masalah sampah dalam skala rumah tangga hingga satu desa.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
Para pemohon dalam perkara ini mempersoalkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU TNI, yang dinilai berpotensi membuka kembali dominasi militer di ranah sipil.
Hal itu disampaikan Misbakhun usai rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan terkait penyerahan daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi Undang-Undang P2SK, Rabu (4/2).
Diperlukan perubahan UU P2SK agar pengaturannya selaras dengan arah dan semangat putusan Mahkamah Konstitusi melalui pengusulan RUU kumulatif terbuka.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved