Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
PERSOALAN bangsa yang kian hari kian menumpuk, baik dari dari aspek sosial, moral, dan bahkan kekuatan pertahanan.
SALAH satu inisiator berdirinya Universitas Pertahanan (Unhan), Prof Syarifudin Tippe, menjadi salah satu nama yang direkomendasikan
Pengusaha Indonesia mengharapkan Kabinet Jokowi-amin memilih para menteri yang kompeten dan tepat, terutama pada 10 kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
MANTAN Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono menyatakan nama menteri di Kabinet Indonesia Kerja (KIK) jilid II sepenuhnya merupakan hak
Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membatasi jatah menteri dari partai politik (parpol) di kabinet kerja periode kedua nanti
Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 menyampaikan usulan agar Presiden mengkaji ulang efektivitas kementerian koordinator
PARTAI NasDem mendukung sikap Presiden Joko Widodo yang enggan diintervensi dalam penyusunan kabinet. NasDem sepakat kalau penentuan menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Presiden RI Joko Widodo diharap untuk mengikutsertakan putra Minang dalam Kabinet Indonesia Kerja jilid II periode 2019-2024.
Ray Rangkuti menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan tekanan dari dalam terkait penysusunan kabinet untuk periode kedua pemerintahannya.
NasDem tidak akan ikut campur dalam menentukan nama-nama calon menteri yang nantinya akan dipilih oleh Jokowi. Penyusunan kabinet sepenuhnya merupakan domain dari presiden.
Jokowi mengaku tetap terbuka menerima masukan nama-nama yang dianggap kompeten menjadi calon pembantunya. Pengajuan nama bisa diajukan resmi maupun personal.
Demi efektivitas dan produktivitas, nomenklatur kementerian agar dilakukan sebutuhnya sesuai dengan urgensi.
Selama lima tahun pemerintahan periode pertama, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan menguasai kebutuhan pemerintahannya.
Anggota Komisi II DPR-RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menduga rencana pembelian mobil baru belum diketahui oleh Presiden Jokowi.
PRESIDEN Joko Widodo diharapkan mematenkan komposisi menteri di kabinet yang berasal dari 55% kalangan profesional dan 45% dari partai.
Langkah tersebut berseberangan dengan instruksi Presiden yang melarang para menteri Kabinet Kerja membuat kebijakan strategis, termasuk merombak para petinggi BUMN, hingga Oktober.
Presiden Joko Widodo sangat mungkin sudah punya catatan khusus terkait integritas para calon pembantunya di kabinet mendatang.
Ia memilih fokus menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai orang nomor satu di Surabaya
SOSOK Menteri Pertahanan dalam Kabinet Presiden Joko Widodo periode kedua perlu diisi oleh orang yang kompeten dan memiliki visi yang jauh ke depan
Partai politik harus berhenti melakukan manuver dan membuat kegaduhan politik terkait dengan jatah menteri di kabinet nanti.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved