Jokowi Mesti Patenkan Komposisi Menteri

PRESIDEN Joko Widodo diharapkan mematenkan komposisi menteri di kabinet yang berasal dari 55% kalangan profesional dan 45% dari partai. Jika komposisi tersebut berubah, publik bisa kecewa.

"Kalau Pak Jokowi tidak konsisten dengan komposisi 55% dari nonpartai dan 45% dari partai sesuai janjinya, publik pasti kecewa berat," kata pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada Medcom.id, kemarin.

Dia menilai jika komposisi dari partai ditambah, bisa memungkinkan adanya politik yang tidak sehat untuk pemerintahan ke depannya. Karena itu, dia meminta komposisi menteri itu tidak diubah lagi.

"Potensial muncul konflik kepentingan antara kepentingan negara dan bangsa di satu pihak, dan kepentingan partai di pihak lain," ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menilai komposisi menteri Jokowi memang belum ideal. Namun, pemilihan menteri alah hak Jokowi sebagai presiden terpilih periode 2019-2024.

Menurut dia, hanya Jokowi yang tahu perhitungan kebutuhan menteri untuk lima tahun ke depan. Syamsuddin hanya mengingatkan Jokowi untuk tidak plinplan dalam menentukan menteri.

 "Kalau bicara ideal, ya belum ideal. Tapi jika pilihan atas menteri dari parpol tersebut juga mempertimbangkan profesionalitas, 45% dari parpol saya kira enggak masalah. Yang penting Pak Jokowi konsisten dengan janji-janjinya," tutur Syamsuddin.

Presiden terpilih Jokowi menyiapkan kejutan besar pada pemerintahan periode keduanya. Jokowi yang mengklaim memimpin tanpa beban elektoral pada 2024 menegaskan akan ada perbedaan gaya kepemimpinan.

 "Berbedanya di sebelah mana? Ya dilihat nanti," ujar Jokowi dalam program OPSI Metro TV, Senin (19/8) malam.

Presiden ke-7 Indonesia tersebut hanya menegaskan para pembantunya harus bisa mengikuti kecepatan dan ketepatan bekerja. Ia tidak mau menteri mencla-mencle yang kurang sigap sejak perencanaan hingga eksekusi program.

Jokowi terang-terangan menginginkan menteri yang bisa berperan sebagai eksekutor. Mereka yang nantinya menjabat juga harus memiliki kematangan pengalaman manajerial.

"Karena ini mengelola sebuah manajemen ke depan, tata kelola kementerian menjadi jelas bagaimana merencanakan sebuah program bagaimana mengorganisasinya, kemudian melaksanakannya di lapangan," beber Jokowi.

Pembantu presiden, terang Jokowi, wajib mengawasi jalannya program hingga tuntas. Ia membebaskan menteri menggunakan sistem dan platform apa pun dalam fungsi pengawasan.

Di sisi lain, Jokowi meyakini calon pembantunya mampu mengikuti ritme kerja kepala negara. Menteri dari profesional maupun partai politik diyakini bisa bekerja maksimal. (P-2)