Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN BUMN berencana merombak sususan pengurus di badan usaha pelat merah. Sejumlah BUMN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk memaparkan kinerja semester pertama tahun ini.
Langkah tersebut berseberangan dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri Kabinet Kerja membuat kebijakan strategis, termasuk merombak para petinggi BUMN, hingga Oktober.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang bertanggung jawab atas setiap perombakan di tubuh BUMN memastikan bahwa kebijakannya ini akan dikomunikasikan dengan Presiden Jokowi.
"Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Nanti liat saja hasilnya," kata Rini di Jakarta, Selasa (20/8).
Baca juga: BUMN Harus Berada di Bawah Kontrol Presiden
Rini sebelumnya meminta lima BUMN untuk menggelar RUPSLB dengan agenda evaluasi kinerja semester pertama 2019 dan perubahan susunan pengurus, baik direksi maupun komisaris.
Kelima BUMN yang akan menggelar RUPSLB itu yakni PT Bank Mandiri PT Bank Tabungan Negara, PT Perusahaan Gas Negara, PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved